SUKABUMIUPDATE.com – Bupati Sukabumi mengutus Staf Ahli Bupati Bidang Politik dan Sosial untuk menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jawa Barat dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PA GMNI se-Jawa Barat periode 2026–2031 di Bandung, Sabtu (24/10/2026).
Kehadiran perwakilan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap peran organisasi alumni GMNI dalam memperkuat kehidupan demokrasi, mendorong pembangunan daerah, serta membangun sinergi antara masyarakat dan pemerintah.
Dalam momentum pengukuhan tersebut, DPC PA GMNI Sukabumi menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi dan menjalin sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi serta berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
DPC PA GMNI Sukabumi juga menilai organisasi alumni tidak hanya berfungsi sebagai wadah silaturahmi, tetapi memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut mengawal jalannya pemerintahan.
Baca Juga: Merasa Didepak setelah SPPG Beroperasi, Yayasan di Sukabumi Minta BGN Turun Tangan
“PA GMNI Sukabumi siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kami juga akan menjalankan peran kritis dan konstruktif dalam mengawal setiap kebijakan agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” demikian pernyataan DPC PA GMNI Sukabumi.
Melalui kepengurusan periode 2026–2031, PA GMNI Sukabumi diharapkan semakin memperkuat kontribusinya dalam menyampaikan gagasan, masukan, dan rekomendasi strategis bagi pembangunan daerah.
Organisasi ini juga diharapkan dapat menjalankan peran sebagai mitra pemerintah yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berkeadilan.
Dengan semangat nasionalisme, kerakyatan, dan pengabdian, PA GMNI Sukabumi menyatakan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah dan memperjuangkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
