SUKABUMIUPDATE.com - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Sukabumi mendatangi Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah V Provinsi Jawa Barat, Jumat (24/7/2026). Kedatangan mereka dipicu banyaknya keluhan masyarakat terkait gangguan sistem dan dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Dalam aksi tersebut, PMII menilai pelaksanaan SPMB tahun ini masih menyisakan berbagai persoalan yang dinilai merugikan calon peserta didik. Mereka menyoroti gangguan sistem digital, lemahnya komunikasi kepada masyarakat, hingga pelayanan yang dinilai belum optimal.
Ketua PC PMII Kota Sukabumi, Fahmi Fauzi, mengatakan sejumlah calon siswa mengalami perubahan status kelulusan di sistem tanpa penjelasan yang memadai. "Banyak sistem yang dilihat, ada yang awalnya lulus, ternyata saat keesokannya dibuka jadi tidak lulus. Harusnya sebelum diterapkan kepada masyarakat, simulasi diuji kelayakannya," ujar Fahmi kepada sukabumiupdate.com di lokasi pada Jumat (24/7/2026).
Baca Juga: Rumah di Cikakak Sukabumi Terbakar Diduga Akibat Korsleting, Akses Sempit Hambat Pemadaman
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya merugikan sekolah, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis calon peserta didik. Bahkan, ada siswa yang kehilangan motivasi untuk melanjutkan pendidikan setelah status kelulusannya berubah.
"Sangat merugikan bagi sekolah maupun peserta didik baru. Banyak yang akhirnya tidak ingin sekolah karena awalnya diterima di sekolah favorit, tetapi di sistem tiba-tiba jadi tidak lulus," tegasnya.
Fahmi menyebut, hingga saat ini pihaknya telah menerima sedikitnya 10 aduan dari masyarakat Kota Sukabumi terkait persoalan serupa. Selain gangguan sistem, masyarakat juga mengeluhkan minimnya komunikasi dari pihak KCD saat menyampaikan keberatan.
Baca Juga: 12 Tips Aman Menyalakan Lilin, Belajar dari Tragedi Kebakaran Nyalindung Sukabumi
"Ada 10 masyarakat yang mengeluhkan kepada kami bahwa anaknya yang awal lulus di sistem, sampai saat ini tidak lulus. Dan dari pihak KCD tidak ada komunikasi dengan baik," katanya.
KCD: Gangguan Server Ditangani Provinsi
Menanggapi aspirasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KCD Wilayah V Jawa Barat, Mumuh, mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap dunia pendidikan. Ia menegaskan KCD terbuka terhadap seluruh masukan masyarakat.
Menurutnya, sistem aplikasi dan server SPMB sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga gangguan teknis yang sempat terjadi berada di luar kewenangan KCD. "Sistem itu dipusatkan di provinsi. Memang beberapa waktu lalu sempat terjadi kendala jaringan, dan Pak Gubernur sudah meminta Disdik memperbaiki agar hak anak yang seharusnya lulus tetap tidak terkendala," jelas Mumuh.
Baca Juga: Daftar 24 Pemain yang Tidak Masuk Final Skuad Timnas Indonesia Untuk Piala AFF 2026
Terkait adanya calon siswa yang sempat dinyatakan lulus namun kemudian berubah status, Mumuh meminta masyarakat berpedoman pada jadwal penetapan resmi serta petunjuk teknis (juknis) yang diterbitkan Dinas Pendidikan Jawa Barat.
"Banyak informasi yang tidak sesuai juknis. Kelulusan yang beredar sebelum waktunya itu tidak bisa kami pertanggungjawabkan. Acuan resmi adalah yang sudah ditetapkan pemerintah," terangnya.
Mumuh juga menanggapi isu dugaan praktik jual beli kursi sekolah yang sempat disampaikan dalam aksi tersebut. Ia menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya praktik tersebut, namun siap menindaklanjuti apabila masyarakat memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Hasil Sidang Koroner: Pangeran Abdullah bin Fahad Meninggal Akibat Alkohol dan Narkoba
"Sepengetahuan kami hal itu tidak terjadi. Namun kalaupun ada, mohon datanya dilaporkan kepada kami dan insya Allah kami akan cross-check langsung ke lapangan," pungkasnya.
