SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Yusuf Maulana, melaksanakan Reses III Tahun Sidang 2025–2026 dengan menyerap aspirasi masyarakat di Desa Sukamanah, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan ini merupakan bagian dari masa reses yang berlangsung pada 10–22 Juni 2026.
Reses berlangsung dalam suasana hangat dan dihadiri berbagai unsur masyarakat. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan beragam aspirasi, masukan, serta harapan terkait pembangunan daerah dan pelayanan publik.
Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian dalam dialog tersebut adalah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA. Sejumlah orang tua, khususnya para ibu, menyampaikan kegelisahan mereka mengenai proses penerimaan siswa baru yang dinilai masih menyisakan berbagai kendala dan menimbulkan kekhawatiran.
Menanggapi aspirasi itu, Yusuf Maulana menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi perhatian dan akan diperjuangkan untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Menurutnya, pelaksanaan SPMB harus berlangsung secara adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Reses DPRD Jabar, Yusuf Maulana Serap Aspirasi Warga Cisaat Sukabumi
Ia berharap setiap anak di Jawa Barat, khususnya di Kota dan Kabupaten Sukabumi, memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan tanpa menghadapi hambatan yang tidak semestinya. Aspirasi yang disampaikan masyarakat juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menghadirkan kebijakan yang lebih baik dalam penyelenggaraan SPMB.
Yusuf turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Desa Sukamanah yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan reses. Menurutnya, setiap aspirasi yang disampaikan merupakan amanah yang akan terus diperjuangkan demi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan reses menjadi salah satu sarana bagi anggota legislatif untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai persoalan yang berkembang di daerah pemilihan sebagai bahan dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan di tingkat Provinsi Jawa Barat. (adv)
