SUKABUMIUPDATE.com - Meski tengah dihadapkan pada keterbatasan fiskal, Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen untuk tidak menghentikan roda pembangunan infrastruktur. Pada pertengahan tahun 2026 ini, sejumlah proyek strategis di berbagai sudut kota dipastikan tetap berjalan dengan memaksimalkan potensi pendanaan daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa sektor infrastruktur tetap menempati skala prioritas utama karena dampaknya yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat dan roda ekonomi kota. Oleh sebab itu, pemerintah terus memutar otak agar seluruh program kerja yang telah dicanangkan bisa terealisasi dengan baik di tengah terbatasnya ruang fiskal.
“Pemerintah kota saat ini fokus memanfaatkan sumber pembiayaan yang tersedia, khususnya dari PAD, untuk memastikan pembangunan tidak terhenti,” kata Ayep Zaki, Selasa (23/6/2026).
Baca Juga: Saksi Ungkap Pria Misterius, Perempuan Tak Bernyawa di Ranjang Hotel Sinar Rejeki Sukabumi
Sejumlah proyek fisik mulai memasuki tahap pelaksanaan pada Juni hingga Juli 2026. Pemerintah kota menargetkan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan warga, mulai dari peningkatan kualitas ruang publik hingga sarana pelayanan pemerintahan.
Selain penataan Jalan Pasar Gudang yang saat ini sedang berlangsung, pemerintah juga mengerjakan pembangunan trotoar di kawasan depan Setukpa. Proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki sekaligus memperkuat wajah kawasan perkotaan.
Di saat yang sama, pembangunan Kantor Kecamatan Gunungpuyuh juga mulai berjalan. Kehadiran gedung baru itu diharapkan dapat menunjang pelayanan publik yang lebih representatif bagi masyarakat setempat.
Baca Juga: Prabowo Ungkap Alasan Gaji Guru dan PNS Tidak Kunjung Naik: Uangnya Gak Ada
Perbaikan Jalan Prana menjadi proyek lain yang masuk dalam daftar prioritas tahun ini. Kondisi jalan lingkungan yang memadai dinilai penting untuk mendukung mobilitas warga serta memperlancar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Yang sedang dikerjakan saat ini selain Jalan Pasar Gudang adalah trotoar di depan Setukpa, pembangunan kantor kecamatan di Gunungpuyuh, dan perbaikan Jalan Prana. Pekerjaan itu mulai berjalan bulan Juni-Juli,” ujar Ayep.
Di luar proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat penanganan sejumlah infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi.
Baca Juga: Hancurkan Bibir hingga Bikin Mata Buta, Pengakuan Taufik Hidayat Saat Siksa Korban
Salah satu yang mendapat perhatian adalah Jalan Merbabu. Ruas jalan tersebut selama beberapa waktu terakhir menjadi sorotan masyarakat karena mengalami kerusakan di sejumlah titik dan terdapat lubang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Ayep menjelaskan, penanganan Jalan Merbabu telah masuk dalam program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun ini. Sebelum pekerjaan utama dimulai, pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan penambalan pada titik-titik yang dinilai paling mendesak.
“Untuk Jalan Merbabu tahun ini akan ditangani oleh provinsi. Namun sebagian titik yang rusak sudah kami lakukan penambalan terlebih dahulu,” katanya.
Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah juga memperoleh dana insentif sekitar Rp 2 miliar. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk sejumlah program prioritas yang berkaitan dengan infrastruktur dan kebersihan lingkungan.
Baca Juga: Gol Ante Budimir Antar Kroasia Singkirkan Panama dari Piala Dunia 2026
Sebagian anggaran akan digunakan untuk perbaikan jalan, sementara sebagian lainnya diarahkan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah melalui pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah dengan konsep Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).
Langkah itu menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menata persoalan lingkungan perkotaan yang semakin kompleks seiring meningkatnya volume sampah rumah tangga dan aktivitas masyarakat.
Pemerintah juga tengah mempersiapkan pelaksanaan Program Sapu Bersih yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan di berbagai wilayah kota.
Bagi Ayep, pembangunan fisik dan kebersihan lingkungan tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus berjalan seiring agar kualitas hidup masyarakat meningkat secara menyeluruh.
Karena itu, selain membangun infrastruktur, pemerintah juga berupaya menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan.
“Nanti program Sapu Bersih juga akan berjalan. Kami ingin lingkungan Kota Sukabumi semakin bersih dan sampah yang berserakan bisa terus berkurang,” ujarnya.
Meskipun tantangan fiskal masih membayangi, Pemerintah Kota Sukabumi tetap berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan. Berbagai sumber pendanaan terus dicari agar program-program yang telah direncanakan tidak tertunda.
Ayep menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia meminta warga tetap optimistis terhadap arah pembangunan daerah meskipun kondisi keuangan pemerintah belum sepenuhnya ideal.
“Saya minta warga tetap optimistis karena pemerintah akan terus mencari berbagai peluang pendanaan guna mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor. Jangan khawatir terkait pembangunan infrastruktur. Saya akan terus berikhtiar untuk membangun Kota Sukabumi dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ke depan, pemerintah berharap dukungan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dapat segera direalisasikan. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah disusun.
“Kalau TKD sudah turun, tentu akan menjadi energi tambahan bagi kami untuk mempercepat berbagai program pembangunan yang sudah disiapkan,” kata Ayep.
Di tengah ruang fiskal yang terbatas, langkah Pemerintah Kota Sukabumi mempertahankan ritme pembangunan menunjukkan upaya menjaga kesinambungan pelayanan publik. Tantangan pendanaan memang belum sepenuhnya teratasi, namun pemerintah berusaha memastikan pembangunan tetap bergerak agar kebutuhan masyarakat dapat terus terpenuhi.
