Di Tengah Keterbatasan Anggaran, Wali Kota Sukabumi Pastikan Pembangunan Infrastruktur Tetap Jalan
Pemerintah Kota Sukabumi tetap melanjutkan berbagai proyek infrastruktur meski menghadapi keterbatasan fiskal.
Pemerintah Kota Sukabumi tetap melanjutkan berbagai proyek infrastruktur meski menghadapi keterbatasan fiskal.
Data SIKD Kemenkeu menunjukkan PAD Kabupaten dan Kota Sukabumi terus meningkat pada 2024-2026. Namun, transfer pemerintah pusat masih menjadi sumber utama pendapatan daerah
Realisasi BPHTB tahun 2025 mencapai 106 persen, adalah modal positif untuk meningkatkan PAD demi mewujudkan pembangunan Kota Sukabumi yang lebih mandiri dan berkelanjutan
PBJT sebesar 10 persen merupakan uang titipan konsumen yang wajib dipisahkan dan disetorkan ke kas daerah oleh pelaku usaha.
“Bukan hanya jalan, tetapi juga drainase, trotoar, dan lampu penerangan jalan akan kita benahi. Untuk jalan kota, perbaikan akan menggunakan PAD,” jelasnya dilansir dari Dokpim.
ecara keseluruhan, realisasi penerimaan daerah Pemerintah Kota Sukabumi hingga Januari 2026 tercatat sebesar Rp40.4 miliar
Pemerintah Kota Sukabumi, kata dia, telah menjalin nota kesepahaman dengan KPP Pratama untuk melakukan audit pajak terhadap wajib pajak yang tidak patuh.
“Perda, terutama perda pendapatan dan PAD, akan saya berlakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Semua ini demi kepentingan pembangunan Kota Sukabumi,” katanya.
Ayep Zaki menegaskan pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Hasilnya kata Galih menunjukkan tren positif dengan rasio pertumbuhan sebesar 55,65 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Hingga akhir September 2025, realisasi belanja daerah mencapai 70,08 persen, menjadikan Kota Sukabumi masuk dalam tiga besar kota dengan realisasi belanja terbaik secara nasional.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan komitmennya untuk memperbaiki kondisi fiskal Pemerintah Kota Sukabumi melalui optimalisasi PAD dan sinergi dengan Kemendagri.
Ia juga mengutip data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan kemiskinan di Kota Sukabumi saat ini diangka 7 persen.
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan tekadnya agar fiskal Kota Sukabumi yang saat ini lemah menjadi kuat
Menurut Agus, sebagai seorang anggota DPRD aktif yang memiliki kewenangan lebih ketimbang masyarakat pada umumnya, lebih elegan ketika Danny kemudian membawa polemik tersebut ke internal DPRD.
Danny Ramdhani menilai pernyataan Ayep Zaki tidak berdasar.
Pernyataan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki yang membocorkan kondisi PAD di masa lalu menjadi viral di media sosial dan memicu perbincangan warga.
Ayep Zaki menargetkan PAD Kota Sukabumi dapat mencapai Rp 600 miliar.
Pertemuan menjaring dan berdiskusi ringan dengan para anggota legislatif, mencari solusi atas permasalahan di Kota Sukabumi.
Tahun ini potensi PAD Kota Sukabumi akan mengalami peningkatan.