SUKABUMIUPDATE.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan anggaran sedikitnya Rp80 miliar untuk membantu pembangunan infrastruktur di desa.
Anggota DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengatakan kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah Pemprov Jabar dalam membantu desa yang menghadapi keterbatasan kondisi keuangan.
Menurut Ono, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur desa juga menjadi perhatian di tengah kondisi fiskal Pemprov Jabar yang diperkirakan mengalami defisit.
Ia menyebut, Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan kepada DPRD Jabar bahwa kondisi keuangan provinsi cukup berat, bahkan terdapat kemungkinan pemerintah provinsi harus mengambil pembiayaan melalui utang.
Meski demikian, anggaran yang tersedia akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, termasuk infrastruktur di wilayah perdesaan.
"Tahun ini kita mulai bantu desa, seperti yang disampaikan oleh gubernur kepada DPRD, dengan kondisi keuangan provinsi yang kemungkinan defisit, bahkan akan berutang, maka itu diarahkan kepada pembangunan infrastruktur, salah satunya infrastruktur desa," ujar Ono kepada sukabumiupdate.com, usai menghadiri peringatan Hari ASI Sedunia di Lapang Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi, Kamis (6/8/2026).
Baca Juga: Profil dan Rekam Jejak Danijel Loncar, Bek Kroasia yang Resmi Gabung Persib Bandung
Ia mengatakan, sejumlah usulan pembangunan infrastruktur desa telah lolos dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Ono berharap usulan tersebut dapat direalisasikan melalui pembahasan anggaran perubahan.
"Tahun ini sudah banyak SIPD yang sudah meloloskan pengajuan pembangunan infrastruktur di desa. Mudah-mudahan di perubahan ini bisa kita goalkan," katanya.
Bankeudes Akan Dikawal DPRD
Ono menyebut, banyak desa telah mengajukan pembangunan infrastruktur melalui skema Bantuan Keuangan Desa (Bankeudes). Usulan yang telah masuk dan lolos SIPD tersebut, kata dia, akan dikawal oleh DPRD Jawa Barat.
"Kemarin dari SIPD yang sudah disampaikan ke DPRD, terutama dari Bankeudes banyak desa-desa yang lolos SIPD-nya, maka tentunya akan kita kawal," ucapnya.
Besaran usulan dari masing-masing desa cukup beragam. Ada yang mengajukan Rp300 juta, Rp500 juta, bahkan hingga Rp1 miliar.
Menurut Ono, dukungan tersebut akan diarahkan terutama untuk pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemprov Jabar, kata dia, ke depan akan menyisir infrastruktur yang berhubungan dengan ekonomi rakyat, seperti jalan desa, jalan poros desa, hingga jalan produksi.
"Jalan provinsi kalaupun masih ada sisa akan diselesaikan tahun 2027. Nanti ke depan provinsi akan menyisir infrastruktur yang berhubungan dengan ekonomi rakyat, misalnya jalan desa atau jalan poros desa, atau jalan produksi," jelasnya.
Ia menambahkan, jalan kabupaten juga memiliki peran penting sebagai penghubung antara jalan desa, jalan poros desa maupun jalan produksi menuju jalan nasional.
Baca Juga: Mahasiswa KKN UMMI Kenalkan Isi Piringku dan Daun Kelor untuk Cegah Stunting di Desa Calingcing
Desa Bisa Garap Proyek di Bawah Rp1 Miliar
Ono menjelaskan, pada awalnya sejumlah pembangunan yang diusulkan melalui Pemprov Jabar direncanakan untuk dikerjakan oleh Dinas Bina Marga.
Namun, keterbatasan sumber daya manusia serta kebutuhan proses lelang membuat seluruh pekerjaan tidak dapat ditangani langsung oleh pemerintah provinsi.
"Nah kemarin kan sudah ada usulan dari gubernur untuk dikerjakan oleh Bina Marga provinsi. Ternyata Bina Marga tidak mampu dari sumber daya manusianya, karena butuh lelang segala macam," ungkapnya.
Karena itu, pembangunan dengan nilai di bawah Rp1 miliar nantinya dapat dikerjakan oleh desa. Sementara pembangunan dengan nilai di atas Rp1 miliar akan dikerjakan oleh pemerintah provinsi.
Skema tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi desa untuk mengelola pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Dorong Pembangunan Jalan Berbasis Padat Karya
Selain Bankeudes, Pemprov Jabar juga menyiapkan skema pembangunan jalan berbasis padat karya.
Ono mengatakan, bantuan reguler yang sebelumnya berada di kisaran Rp130 juta kini hanya sekitar Rp40 juta. Namun, Gubernur Jabar telah menyampaikan bahwa kekurangan dukungan tersebut akan diarahkan melalui bantuan pembangunan jalan.
Dalam skema ini, pemerintah provinsi akan menyiapkan sejumlah kebutuhan pembangunan, termasuk molen, pasir dan batu. Sementara tenaga kerja akan berasal dari masyarakat desa.
"Provinsi sudah menyiapkan molen, nanti pasir dan batunya dari provinsi, sementara pekerjanya dari desa, artinya padat karya," katanya.
Baca Juga: Sekretaris Disdik Jabar: Beasiswa Nusa Putra University Perkuat Masa Depan Pendidikan Jawa Barat
Menurut Ono, skema tersebut tidak hanya membantu mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal.
"Kita berharap pembangunan seperti itu (padat karya) bisa berjalan tahun ini dan seterusnya," tegasnya.
Ono menambahkan, komitmen Pemprov Jabar terhadap pembangunan infrastruktur desa diharapkan tidak berhenti pada tahun ini. Bahkan, anggaran untuk pembangunan infrastruktur desa pada tahun depan berpeluang ditambah.
"Tahun depan kita juga punya komitmen yang sama, malahan kemungkinan angkanya ditambah," pungkasnya.
