SUKABUMIUPDATE.com – DPRD Kota Sukabumi tengah melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait peran serta efektivitas Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP). Upaya tersebut dilakukan melalui Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas TKPP yang dinilai telah keluar dari tujuan awal membantu percepatan pembangunan daerah.
Sejumlah pejabat pemerintah daerah telah dimintai keterangan, termasuk Sekretaris Daerah, BKPSDM, Bappeda, serta jajaran TKPP yang dipimpin oleh Ubaydillah. Pemanggilan ini dilakukan guna memastikan dasar hukum pembentukan tim serta mengukur sejauh mana efektivitasnya dalam mendukung program pembangunan di Kota Sukabumi.
Dalam kesempatan pemaparan di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Ketua Tim Teknis TKPP, Ubaydillah, menegaskan bahwa tim yang dipimpinnya dibentuk untuk memperkuat koordinasi antara Aparatur Sipil Negara dan Wali Kota Sukabumi.
“Kami telah menjelaskan secara menyeluruh kepada Panja DPRD mengenai tugas dan fungsi TKPP, termasuk hasil kajian yang telah kami laporkan secara mendalam,” ujar Ubaydillah dalam keterangannya kepada sukabumiupdate.com, Senin (27/10/2025).
Baca Juga: Santri Al Umanaa Raih Juara 3 Nasional Critical Thinking Championship 2025
Ia menepis anggapan bahwa keberadaan TKPP mengambil alih peran Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, tim justru dibentuk untuk memperkuat komunikasi dan sinergitas antara ASN dan Wali Kota.
“Kami tidak mengambil alih peran ASN. TKPP hadir untuk memperlancar koordinasi dan memperkuat komunikasi antara ASN dengan Pak Wali Kota,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ubaydillah menyebut efektivitas kerja TKPP dapat dilihat dari berbagai capaian pembangunan daerah. Di antaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membaiknya kinerja sejumlah BUMD dan BLUD.
“Alhamdulillah, saat ini PAD meningkat. Kinerja RSUD R. Syamsudin, PDAM, dan BPR juga menunjukkan tren positif. Tahun 2025, RSUD meraih profit sekitar Rp7 miliar, PDAM mencatat laba Rp410 juta per September, dan BPR memperoleh Rp4 miliar,” ungkapnya.
Terkait pembentukan Panja Wakaf dan TKPP di DPRD, Ubaydillah menyampaikan sikap terbuka terhadap kritik dan dinamika yang terjadi. “Kami sangat menghormati proses dan dinamika di DPRD. Kritik dan masukan justru menjadi dorongan untuk terus memperbaiki kinerja demi kemajuan Kota Sukabumi,” ujarnya.
Baca Juga: Husna Adzkia, Siswi Cilik Kota Sukabumi di Final Lomba Cerdas Mengulas Buku Nasional
Menanggapi isu jabatan yang melekat pada dirinya di beberapa lembaga daerah, Ubaydillah menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari strategi percepatan pembangunan melalui pengawasan dan evaluasi kinerja BUMD serta BLUD.
“Keterlibatan saya di Dewan Pengawas RSUD, PDAM, dan BPR bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai upaya memperkuat kajian dan evaluasi agar BUMD dan BLUD berjalan lebih sehat,” paparnya.
Ia menutup dengan keyakinan bahwa langkah-langkah tersebut telah menunjukkan hasil nyata. “Terbukti, saat ini kondisi BUMD dan BLUD di Kota Sukabumi semakin baik dan mampu menghasilkan kinerja yang positif dibandingkan sebelumnya,” pungkas Ubaydillah. (adv)
