Buruh Diduga Dipaksa Beli Kue Lebaran Rp700 Ribu, DPRD Sukabumi Bereaksi

Sukabumiupdate.com
Kamis 19 Mar 2026, 19:54 WIB
Buruh Diduga Dipaksa Beli Kue Lebaran Rp700 Ribu, DPRD Sukabumi Bereaksi

Paket kue lebaran Rp 700 ribu yang harus dibeli buruh pabrik di Sukabumi untuk perpanjangan kontrak kerja (Sumber: dok buruh)

SUKABUMIUPDATE.com - Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menanggapi dugaan praktik pemaksaan pembelian paket kue Lebaran terhadap buruh di salah satu pabrik garmen di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Informasi yang beredar menyebutkan, para buruh diminta membeli paket kue Lebaran seharga Rp700 ribu. Paket tersebut dinilai tidak sebanding dengan harganya karena hanya berisi enam toples plastik berisi nastar dan kue kering lainnya.

Tak hanya itu, muncul pula dugaan adanya tekanan dari oknum manajemen. Buruh yang tidak membeli paket tersebut disebut-sebut terancam tidak diperpanjang kontrak kerjanya.

Ucapan selamat idulfitri Disnakertrans Kabupaten Sukabumi.Ucapan selamat idulfitri Disnakertrans Kabupaten Sukabumi.

Menanggapi hal tersebut, Budi Azhar Mutawali menyatakan ketidaksetujuannya apabila kebijakan tersebut benar diterapkan oleh pihak perusahaan.

“Kalau saya sih tidak setuju kalau benar ada kebijakan perusahaan seperti itu,” ujarnya kepada Sukabumiupdate.com, Kamis (19/3/2026).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu memastikan kebenaran informasi yang beredar sebelum mengambil sikap lebih lanjut. DPRD, kata dia, tidak ingin tergesa-gesa dalam menyimpulkan suatu persoalan tanpa didukung data yang valid.

Baca Juga: 8 Orang Jadi Tersangka Pengeroyokan Brutal Jukir di RE Martadinata Kota Sukabumi

“Kita lihat saja nanti benar atau tidak ada karyawan yang diputus kerja gara-gara tidak membeli paket kue Lebaran,” tambahnya.

Budi juga mengingatkan agar perusahaan tidak menerapkan kebijakan yang berpotensi merugikan atau menekan para pekerja, terlebih menjelang Hari Raya Idulfitri. Ia mendorong pihak terkait, termasuk dinas tenaga kerja, untuk melakukan penelusuran atas dugaan tersebut.

Kasus ini pun mendapat perhatian publik, mengingat kondisi ekonomi buruh yang dinilai belum sepenuhnya pulih. Kebijakan semacam itu dikhawatirkan justru akan menambah beban para pekerja.(adv)

Berita Terkait
Berita Terkini