SUKABUMIUPDATE.com - Tokoh pemuda Sukabumi sekaligus mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Dewek Sapta Anugrah menyoroti keberadaan Presidium Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara (KSU) yang dianggap sudah usang dan harus segera dibubarkan.
Kepada sukabumiupdate.com, Dewek mengatakan pembubaran Presidium KSU sebagai bentuk penyegaran serta restrukturisasi yang harus segera dilakukan agar tidak dikooptasi oleh segelintir orang di tengah wacana pemekaran yang kembali mencuat.
Baca Juga: Tanggapi Keracunan Massal di Sukabumi, Wamendikdasmen Dorong Sekolah Pastikan MBG Aman Dikonsumsi
“Pembubaran presidium DOB KSU ini menjadi urgensi politik yang harus segera dilakukan dalam upaya penyegaran dan reorganisasi presidium itu sendiri, agar aktivasi presidium DOB ke depan tidak lagi dikooptasi oleh golongan itu saja dan perlu diisi oleh perwakilan dari seluruh wilayah kecamatan yang masuk pada wilayah KSU itu sendiri,' katanya.
Dalam hal ini, Dewek berharap komposisi Presidium KSU diisi oleh golongan muda mengingat kerja-kerja organisasi Presidium KSU kedepannya akan melalui masa perjuangan yang panjang.
“Libatkan generasi muda millenial dan gen-z agar keberadaan mereka sebagai bagian dari masyarakat juga teraktivasi melalui gerakan politik yang terstruktur. Karena aktivasi politik dalam pemekaran ini tentu akan melalui perjuangan panjang, sehingga diperlukan kader-kader muda yang revolusioner untuk menggerakan pemekaran KSU ini bisa terwujud,” kata dia.
Baca Juga: Puluhan Pelajar Sukabumi Diduga Keracunan MBG, Tahu Hingga Tumis Wortel Diuji di Labkesda Jabar
Di sisi lain, dia menganggap upaya pemekaran KSU perlu menggunakan pendekatan sosiologis, mengingat wacna pemekaran KSU merupakan suatu keharusan agar dapat menciptakan pemerataan pembangunan daerah.
“Pemekaran KSU ini memerlukan pendekatan secara sosiologis dimana budaya masyarakat, adat istiadat, dan budaya yang memang sudah terbangun secara organik, sehingga pemekaran ini menjadi keharusan bukan hanya untuk membangun peradaban baru, melainkan sebuah kebutuhan untuk menghindari disparitas pembangunan itu sendiri, di sisi lain, pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi variabel penting dalam pemekaran itu sendiri,” jelas dia.
Baca Juga: 32 Pelajar Sukabumi Diduga Keracunan MBG, Dinkes: Sejumlah Sampel Akan Diuji Lab
Lebih lanjut, sebagai upaya mewujudkan wacana itu, semua pihak wajib terlibat melalui kerja-kerja politik masing-masing di tengah moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB). “Bupati mendukung pemekaran KSU tentu perlu kita apresiasi karena merupakan sikap yang berani dan tegas yang diambil oleh Bupati Asep Jafar, namun dukungan itu juga harus diaktualisasikan melalui satu perangkat politik yang diwujudkan melalui kerja-kerja politik yang serius oleh Bupati untuk mewujudkan pemekaran itu sendiri,” tandasnya.
“Saya berharap kolaborasi antara eksekutif dan legislatif bisa berjalan secara masif dan progresif dalam mewujudkan cita-cita pemekaran ini, baik oleh legislator di senayan maupun legislator di jawa barat,” tutupnya.
