SUKABUMIUPDATE.com - Pasar Pelita menjadi satu dari 5 masalah krusial yang dihadapi pemerintah Kota Sukabumi. Wali Kota Ayep Zaki menyebut pasar milik pemda yang saat dikelola pihak ketiga (pengembang) mengalami stagnasi.
Hal ini diungkap Ayep Zaki dalam rapat koordinasi Jumat, 11 Juli 2025, di ruang operasional (Oproom Setda). Rapat ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bobby Maulana, Sekda Kota Sukabumi, Andang Tjahjandi, para Asisten Daerah, Staf Ahli, serta sejumlah SKPD terkait.
Pertemuan ini membahas persoalan-persoalan krusial yang memerlukan langkah cepat dan terstruktur dari seluruh jajaran pemerintahan. Ayep Zaki menyampaikan ada lima permasalahan utama yang sangat mendesak dan harus segera ditangani.
Baca Juga: Berlaku 11 hingga 13 Juli 2025: Diskon Tarif Tol 20 Persen, Cek Daftarnya!
Mulai dari Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah, Pasar Pelita, penataan sistem parkir, pembenahan manajemen PDAM, serta hambatan birokrasi yang mengganggu relasi dengan pengembang dan investor. Menurut wali kota, jika kelima persoalan ini tidak ditangani serius, akan menimbulkan dampak besar terhadap pelayanan publik maupun keberlangsungan pembangunan.
Persoalan pertama, jelas Ayep pengelolaan TPA Cikundul sudah 10 tahun tidak tersentuh penanganan memadai. Akibatnya, menjadi hal serius yang harus segera diselesaikan.
Masalah kedua yang disoroti adalah Pasar Pelita. Wali kota menegaskan salah satu upaya yang tengah didorong adalah kemungkinan penjualan saham kepada pihak ketiga karena pengembang saat ini menghadapi kendala keuangan. Langkah ini, menurut wali kota, harus diambil untuk menyelamatkan pasar dari stagnasi.
Baca Juga: Meningkat 100%, Warga Kota Sukabumi Makin Patuh Bayar Pajak Bumi dan Bangunan
Permasalahan ketiga sistem parkir yang masih perlu pembenahan. Penataan ulang sistem parkir dan reposisi aset-aset jalan seperti Jalan Lettu Bakri, Julius Usman, dan Jalan Pasundan akan dilakukan, dengan tenggat waktu hingga Juli-Oktober 2026.
Selain itu, manajemen PDAM menjadi sorotan. Wali kota secara tegas meminta Sekda untuk segera membenahi manajemen BUMD ini karena perusahaan dinilai terus mengalami kerugian yang berdampak pada pelayanan air bersih bagi masyarakat.
Isu kelima adalah relasi antara pemerintah daerah dengan pengembang dan investor, yang dinilai belum berjalan dengan baik. Protes dari para pelaku usaha mulai muncul karena terganjal oleh proses birokrasi dan ketidakpastian di lapangan.
Baca Juga: Bertaruh Nyawa di Atas Rakit Bambu, Pelajar Sukabumi Hadapi Sulitnya Akses Akibat Jembatan Putus
Wali kota mengingatkan bahwa jika tidak ada kejelasan dan kepastian hukum serta pelayanan yang cepat, maka iklim investasi Kota Sukabumi akan terus memburuk.
“Meminta jajaran terkait untuk menciptakan struktur kerja yang efisien, responsif, dan terkoordinasi, agar para pengembang dan investor merasa dilayani dan dipermudah, bukan dipersulit,” tegasnya dilansir dari portal Dokpim Kota Sukabumi.
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana dalam arahannya kembali menegaskan kelima isu utama tersebut harus segera ditangani oleh masing-masing dinas terkait. Bobby menekankan pentingnya dukungan penuh terhadap percepatan investasi dan pengembang, terlebih dalam waktu dekat akan dibuka Tol Bocimi Sesi 3 yang diyakini akan membawa dampak besar terhadap arus investasi dan pertumbuhan kawasan.
Baca Juga: Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Batal, Menteri Ara Minta Maaf
“Saya berharap semua OPD siap menemui investor dan merespons cepat setiap peluang pembangunan. Ini bukan hanya soal teknis, tetapi soal mental pelayanan,” ujar Bobby.
Ia juga menyinggung keluhan warga yang datang ke rumah dinasnya untuk membahas Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Menanggapi hal itu, Bobby meminta agar segera ada kajian teknis dan penjelasan yang solid agar pemerintah mampu memberikan kepastian kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Bobby mengajak seluruh jajaran Pemkot Sukabumi untuk tidak menyia-nyiakan rencana-rencana besar yang sudah dirancang. “Sinergi kita harus kompak dan solid. Jangan sampai apa yang sudah kita rancang dengan baik justru tertunda atau hilang arah karena kurangnya keberanian dan konsistensi dalam menindaklanjuti,” ucapnya.
Baca Juga: Denmark Izinkan Warganya Punya Hak Cipta Wajah Guna Lindungi dari Deepfake
Dengan digelarnya rapat ini, Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih sehat, berorientasi hasil, dan siap menyambut tantangan pembangunan dengan pendekatan struktural, teknologi, dan keberanian mengambil keputusan.
Sumber: DOKPIM KOTA SUKABUMI
