SUKABUMIUPDATE.com - Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mengimbau seluruh kepala SKPD, camat, dan lurah agar aktif turun ke lapangan dan hadir di tengah masyarakat. Menurutnya, keterlibatan langsung di lapangan merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjawab dinamika sosial.
Hal itu disampaikan Wali Kota saat memimpin Rapat Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang digelar di Oproom Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, Senin (23/6/2025). Rapat ini dihadiri Wakil Wali Kota Bobby Maulana, Plh Sekretaris Daerah, para Asisten Daerah, Staf Ahli, Kepala SKPD, Direktur BUMD, para camat, kepala bagian Setda, serta Ketua Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan.
Wali Kota juga menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai kanal komunikasi resmi. “Semua kegiatan harus terdokumentasi dan dipublikasikan secara konsisten. Masyarakat berhak tahu apa yang sedang kita kerjakan,” ucapnya.
Selanjutnya, dalam arahannya Wali Kota Ayep Zaki menekankan pentingnya kemandirian fiskal untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. "Kita harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terus bergantung pada dana pusat atau provinsi. Gali potensi lokal, hadirkan inovasi, dan manfaatkan setiap peluang yang ada," ujar Ayep Zaki di hadapan para peserta rapat.
Baca Juga: Hasil Polling Sukabumiupdate: Mayoritas Warganet Nilai BSU Rp600 Ribu Tak Efektif Dongkrak Daya Beli
Ia juga meminta agar seluruh SKPD menyusun anggaran secara rinci dan akurat. “Tidak boleh ada anggaran yang tidak tercatat atau terlewat. Setiap rupiah harus jelas peruntukannya. Kita akan evaluasi menyeluruh agar penggunaan anggaran benar-benar efektif dan adil,” tegasnya.
Terkait pengelolaan dana dari sumber-sumber khusus seperti cukai, pajak kendaraan bermotor, dan Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU), Wali Kota mengingatkan agar penggunaannya sesuai dengan regulasi. "Kepatuhan terhadap aturan bukan hanya soal administrasi, tapi soal menjaga kepercayaan publik," ujarnya.
Ayep Zaki juga menekankan pentingnya komunikasi internal yang sehat dan terbuka antarunit kerja. Ia menyatakan, “Kalau ada masalah, sampaikan langsung ke saya. Kita harus punya komitmen etis untuk menyelesaikan persoalan secara kolektif.”
Mengenai hasil temuan BPK RI, Wali Kota memerintahkan SKPD untuk segera menyelesaikan semua rekomendasi. “Kita sudah bentuk Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah. Jangan tunggu waktu. Tahun 2026 harus bersih dari temuan yang berulang,” ujarnya.
Dalam hal rotasi dan mutasi jabatan, Ayep Zaki memastikan bahwa semua proses dilakukan sesuai regulasi dan semangat penyegaran birokrasi. “Jangan takut dengan mutasi. Itu adalah proses organisasi yang sehat untuk meningkatkan kinerja,” katanya.
Baca Juga: Rp 20,23 Triliun: Jawa Barat Peringkat Teratas Urusan Pinjol, Termasuk Utang Pinjaman
Wali Kota juga mendorong BUMD dan BLUD agar menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Ia meminta agar regulasi pendukung percepatan pembangunan segera diselesaikan oleh Bagian Hukum.
Sebagai penutup, Wali Kota memberi arahan khusus kepada Bappeda. “Rencana pembangunan kita harus lebih presisi, terukur, dan adaptif. Bappeda adalah kompasnya pembangunan. Jangan sampai arah kita melenceng,” tegasnya. (Adv)
