Oleh : Ade Rohmat, Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Managemen Universitas Terbuka
Ada satu grup WhatsApp keluarga saya yang, kalau boleh jujur, adalah tempat paling ramai sekaligus paling menyesatkan yang pernah saya ikuti. Isinya bukan orang buta huruf. Semua bisa membaca, semua tamat sekolah, beberapa bahkan sarjana. Tapi setiap pagi ada saja artikel kesehatan yang keliru, video yang dipotong dari konteks aslinya, atau broadcast yang isinya diulang-ulang seolah semakin sering dibagikan semakin benar.
Dari situ saya jadi curiga bahwa kata "literasi", yang begitu sering kita ucapkan sepuluh sampai lima belas tahun terakhir, sudah kehilangan sebagian besar maknanya. Kita pakai kata itu untuk gerakan baca buku, gerakan media, gerakan literasi digital, bahkan literasi pajak, tanpa pernah benar-benar berhenti dan bertanya: literasi itu, sebetulnya, apa?
Definisi paling tua dan paling sempit menyamakan literasi dengan melek huruf, bisa membaca dan menulis, titik. Definisi itu sudah lama ditinggalkan oleh siapa pun yang serius mempelajari literasi. Brian Street, antropolog yang menjadi salah satu peletak dasar bidang yang dikenal sebagai New Literacy Studies, berargumen bahwa literasi bukan kumpulan keterampilan kognitif yang netral dan bisa dipelajari lepas dari konteksnya.
Literasi selalu tertanam dalam praktik sosial, dalam relasi kekuasaan, dalam nilai yang dianut sebuah komunitas (Street, 1984). Model "otonom" yang menganggap membaca-menulis sebagai kemampuan teknis semata, kata Street, justru menyembunyikan fakta bahwa cara kita membaca dan apa yang kita pilih untuk dibaca sudah dibentuk oleh budaya tempat kita berada. Kalau begitu, dari mana sebetulnya gagasan tentang "gerakan literasi" ini pertama kali muncul dalam sejarah?
Baca Juga: PN Sukabumi Tetapkan dr Silvi Bersalah dalam Kasus Food Tray MBG
Republik yang Tak Punya Wilayah
Jawabannya ada di Eropa abad ketujuh belas dan delapan belas, dalam sebuah gejala yang oleh para pelakunya sendiri disebut Respublica Literaria, atau Republic of Letters. Anthony Grafton, sejarawan Princeton yang bertahun-tahun menekuni topik ini, menggambarkannya sebagai sebuah negeri imajiner yang tidak punya wilayah, tidak punya pemerintahan, tidak punya ibu kota, tapi punya bahasa resmi (Latin, lalu belakangan Prancis) dan punya warga yang merasa terikat kewajiban satu sama lain (Grafton, 2009).
Warga republik ini tersebar dari pantai barat Eropa sampai perbatasan Rusia dan Asia Kecil, dan yang mengikat mereka bukan kewarganegaraan, melainkan kebiasaan membaca, menulis, dan saling membalas surat tentang apa yang baru mereka baca. Tiga hal, menurut catatan sejarah, membuat republik aneh ini bisa berdiri hampir bersamaan di begitu banyak tempat: mesin cetak, jaringan surat-menyurat, dan warung kopi.
Pilar pertama: mesin yang menggantikan tangan
Sebelum Johannes Gutenberg memperkenalkan tipe cetak lepas dari logam pada pertengahan abad kelima belas, buku di Eropa diperbanyak dengan cara disalin tangan oleh para juru salin. Prosesnya lambat dan mahal, sehingga buku hanya bisa dijangkau kalangan sangat terbatas. Gutenberg, yang semula seorang pandai besi, mengadaptasi teknik mesin pres anggur menjadi mesin pencetak huruf yang bisa dibongkar pasang.
Elizabeth Eisenstein, dalam kajian tebalnya yang menjadi rujukan wajib di bidang sejarah buku, menyebut peristiwa ini sebagai "revolusi yang tak diakui": pencetakan mengubah cara pengetahuan disebarkan, distandardisasi, dan diawetkan, dan perubahan itu ikut mendorong Renaisans, Reformasi, dan Revolusi Ilmiah (Eisenstein, 1980). Ongkos produksi buku anjlok drastis. Yang tadinya cuma bisa dinikmati bangsawan dan pendeta, perlahan menjadi barang yang bisa dibeli pedagang dan cendekiawan kelas menengah.
Pilar kedua: sahabat pena lintas benua
Buku murah saja tidak cukup untuk membangun sebuah republik imajiner. Dibutuhkan jaringan yang membuat gagasan bisa berpindah cepat dari satu kepala ke kepala lain, dan jaringan itu adalah surat-menyurat. Rute pengiriman surat di Eropa pada masa itu semakin aman dan bisa diandalkan, dan volume korespondensi antarcendekiawan meledak.
Grafton mencatat, misalnya, biarawan sekaligus filsuf Prancis Marin Mersenne dikenal berkirim surat rutin dengan hampir tujuh ratus koresponden sepanjang hidupnya, membahas perkembangan terbaru dalam sains dan filsafat (Grafton, 2009b). Satu buku terbit di Edinburgh, sebulan kemudian sudah dibicarakan di Jenewa. Untuk ukuran zaman tanpa telepon apalagi internet, itu kecepatan sirkulasi ide yang luar biasa.
Baca Juga: Bocah Penghirup Bensin di Sukabumi Mulai Kecanduan Setelah Kehilangan Orang Tua
Pilar ketiga: perdebatan di atas secangkir kopi
Faktor ketiga datang dari arah yang mengejutkan: kolonisasi. Ekspansi Eropa ke Amerika dan Asia membawa pulang komoditas baru, salah satunya kopi. Kedai-kedai kopi bermunculan di kota-kota besar Eropa dan dengan cepat berubah fungsi menjadi ruang diskusi. Sejarawan sains Adrian Johns menunjukkan bagaimana coffeehouse menjadi tempat penting justru karena universitas pada masa itu masih terjebak dalam paradigma skolastik warisan abad pertengahan, sementara temuan-temuan baru (spesies hewan asing, teori alam yang membantah dogma lama) lebih dulu dibahas di meja-meja kedai kopi ketimbang di ruang kuliah (Johns, 2006).
Jürgen Habermas kemudian merangkum fenomena ini sebagai kelahiran "ruang publik borjuis", tempat individu-individu privat berkumpul untuk berdebat secara rasional soal urusan bersama, lepas dari otoritas negara (Habermas, 1989/1962). Perlu dicatat, ruang publik ini tidak seinklusif kedengarannya. Ia hampir seluruhnya milik laki-laki berpendidikan dan berharta, dan perempuan maupun rakyat jelata pada praktiknya tersingkir dari meja diskusi itu, sebuah catatan kritis yang juga diakui Habermas sendiri belakangan.
Dari perpaduan tiga pilar itu lahir bentuk publikasi baru yang lebih ringkas dari buku tebal: pamflet dan jurnal berkala. Salah satu contohnya, buletin Nouvelles de la République des Lettres yang diterbitkan Pierre Bayle di Amsterdam mulai 1684, berfungsi seperti laporan berkala tentang gosip intelektual terbaru se-Eropa. Semangat yang sama juga melahirkan institusi permanen seperti Royal Society di Inggris dan Académie Royale des Sciences di Prancis, tempat para peneliti berhimpun secara resmi.
Literasi Bukan Soal Kecepatan Mengakses Informasi
Di sinilah bagian yang menurut saya paling sering dilewatkan ketika orang membicarakan literasi hari ini. Bagi para penghuni Republik Literaria, literasi bukan sekadar soal menyerap informasi sebanyak-banyaknya. Ada konsep yang mereka sebut culture refining, penghalusan budi pekerti. Maksudnya bukan sekadar bertindak sesuai aturan moral yang disodorkan orang lain, melainkan menumbuhkan kepekaan pribadi terhadap dunia sampai seseorang bisa mengambil sikapnya sendiri, bukan sikap yang dicontek.
Sikap itu, menurut logika mereka, hanya bisa tumbuh lewat paparan berulang pada karya sastra, seni, dan pengalaman estetik lainnya, bukan lewat hafalan. Ini persis argumen yang belakangan digaungkan Street lewat model "ideologis" tentang literasi: kemampuan membaca-menulis tidak berarti apa-apa kalau tidak disertai kesanggupan memaknai, membandingkan, dan bersikap kritis terhadap apa yang dibaca (Street, 1984). Membaca cerpen tentang senja bisa membuat seseorang melihat langit sore dengan mata yang berbeda dari sebelumnya, bukan karena informasinya bertambah, tapi karena kepekaannya berubah.
Kalau ukurannya semata kecepatan dan volume informasi yang mengalir, grup WhatsApp keluarga saya jelas jauh mengalahkan republik korespondensi abad ketujuh belas. Dalam hitungan detik, satu pesan bisa sampai ke ratusan orang di berbagai kota, sesuatu yang dulu makan waktu berbulan-bulan lewat kurir surat. Data juga menunjukkan Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar dari sisi akses: Indeks Pembangunan Literasi
Masyarakat nasional naik ke angka 73,52 pada 2024, dari 69,42 di tahun sebelumnya, dan tingkat gemar membaca ikut naik ke 72,44 dalam kategori sedang (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2024). Indeks literasi digital nasional juga membaik ke 3,49 dari skala 5, setara sekitar 62 persen (Kementerian Komunikasi dan Digital & Katadata Insight Center, 2024). Bahkan literasi keuangan, yang disinggung sebagai salah satu jenis literasi yang menjamur belakangan, naik ke 66,46 persen pada 2025 (Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik, 2024).
Angka-angka itu bagus, tapi tidak menjawab pertanyaan yang lebih dalam. Yang membedakan republik literasi lama dengan lini masa media sosial kita bukan soal derasnya arus informasi, sebab dari sisi itu kita jauh lebih unggul. Bedanya ada pada apa yang kita lakukan setelah informasi itu sampai.
Warga Republik Literaria terbiasa membandingkan satu sumber dengan sumber lain, mengendapkan bacaan lewat surat balasan yang butuh waktu berminggu-minggu untuk ditulis, dan lewat proses itu perlahan membentuk sikap pribadi. Kita, sebaliknya, sering menelan informasi mentah-mentah, langsung meneruskannya tanpa jeda, tanpa membandingkan, tanpa memperkaya rujukan. Hasil akhirnya bukan sikap pribadi, melainkan cetakan dari opini orang lain yang kita kira milik kita sendiri.
Baca Juga: AMSI Kalbar Gelar Uji Kompetensi Jurnalis, Fokus pada Integritas dan Etika
Menutup dengan Pertanyaan yang Sama
Saya masih ada di grup WhatsApp keluarga itu, dan saya belum tahu cara paling sopan untuk bilang ke bibi saya bahwa artikel yang baru dia kirim itu keliru. Tapi paling tidak sekarang saya punya kerangka untuk memikirkan kenapa hal semacam itu bisa terus terjadi di tengah generasi yang, secara teknis, jauh lebih terpapar informasi dibanding pendiri Royal Society sekalipun.
Literasi yang diwariskan dari kedai kopi Amsterdam dan meja surat-menyurat Mersenne bukan proyek menambah bahan bacaan, melainkan proyek menumbuhkan kepekaan untuk merasakan cara orang lain berpikir, berimajinasi, dan berkebudayaan, lalu dari situ berani mengambil sikap sendiri. Kalau gerakan literasi hari ini mau meniru sesuatu dari republik imajiner tiga abad lalu, bukan kecepatan distribusinya yang perlu dicontoh; kita sudah jauh melampaui itu. Yang perlu dipinjam adalah kebiasaan berhenti sejenak sebelum meneruskan sesuatu, dan keberanian untuk berpikir sendiri sebelum ikut-ikutan.
Daftar Pustaka
Eisenstein, E. L. (1980). The printing press as an agent of change: Communications and cultural transformations in early-modern Europe. Cambridge University Press.
Grafton, A. (2009a). A sketch map of a lost continent: The Republic of Letters. Republics of Letters, 1(1), 1–18.
Grafton, A. (2009b). Worlds made by words: Scholarship and community in the modern west. Harvard University Press.
Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society (T. Burger, Trans.). MIT Press. (Original work published 1962)
Johns, A. (2006). Coffeehouses and print shops. In K. Park & L. Daston (Eds.), The Cambridge history of science: Vol. 3. Early modern science (pp. 320–340). Cambridge University Press.
Kementerian Komunikasi dan Digital, & Katadata Insight Center. (2024). Survei Indeks Literasi Digital Nasional 2024. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2024). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024/2025. Otoritas Jasa Keuangan.
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2024). Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2024. https://www.perpusnas.go.id/berita/iplm-2024-catat-rekor-tinggi-literasi-nasional-semakin-meningkat
Street, B. V. (1984). Literacy in theory and practice. Cambridge University Press.
