SUKABUMIUPDATE.com - Kepala daerah, Gubernur, Bupati dan Wali Kota kena sentil Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan 14 Agustus 2026. Presiden mengakui birokrasi berbelit dan pejabat korup masih menjadi masalah bangsa, menjelang 81 tahun Indonesia merdeka.
Secara terbuka dalam forum Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Presiden mengakui bahwa prosedur birokrasi yang berbelit-belit serta perilaku oknum pejabat yang memanfaatkan wewenang untuk memperkaya diri dan kelompoknya masih menjadi masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini.
Prabowo menegaskan pemerintah tidak berniat menyalahkan pihak manapun, melainkan berfokus mencari solusi atas lambatnya kinerja birokrasi yang sering menghambat pengambilan keputusan strategis.
Baca Juga: Dispar Sukabumi Temui DPR RI, Tol Jagoratu Dinilai Kunci Pengembangan Wisata Palabuhanratu
"Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit, birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas!" beber Prabowo.
Prabowo menegaskan, praktik birokrasi korup dan tidak efisien tersebut tidak boleh lagi ditutup-tutupi, terlebih di era digital dan keterbukaan informasi saat ini. Menurutnya, birokrasi yang tidak efisien memiliki dampak destruktif yang dapat merusak dan menghancurkan masa depan bangsa.
la juga menyoroti kinerja aparatur di tingkat daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang dinilai masih sering mempersulit pelayanan publik. Merujuk pada keluhan masyarakat, ia menekankan bahwa penyaluran berbagai program pemerintah sering kali tidak tepat sasaran akibat terhambat di level eksekusi birokrasi.
Oleh karena itu, Prabowo menyerukan, persatuan di antara para pemimpin dan elite politik untuk membenahi sistem tata kelola pemerintahan, dengan prinsip utama memudahkan urusan rakyat alih-alih mempersulitnya.
"Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat," tegasnya
