SUKABUMIUPDATE.com - Di balik ramainya nama Asep Japar menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kabupaten Sukabumi, terdapat dua persoalan mendasar yang hingga kini masih diselimuti kabut tebal: seberapa serius Asep Japar benar-benar maju sebagai calon ketua, dan apakah Asep Japar berupaya memenuhi seluruh persyaratan sebagai tiket pencalonan yang ditetapkan partai?.
Meski jawaban terhadap dua persoalan tersebut mungkin muncul belakangan sebagai kejutan. Namun, temuan sukabumiupdate.com menunjukkan peta rumit jalan menuju bursa Musda Golkar Kabupaten Sukabumi tidak sesederhana isu yang berkembang.
Keseriusan Asep Japar masih gelap
Kemunculan nama Asep Japar dalam bursa calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi lebih dahulu beredar melalui sejumlah unggahan di media sosial. Jejak digital yang dihimpun sukabumiupdate.com menunjukkan, unggahan yang memosisikan Asep Japar sebagai figur yang layak memimpin Golkar Kabupaten Sukabumi mulai ramai pada akhir Juli 2026. Sejumlah akun yang mengunggahnya teridentifikasi sebagai akun anonim.
Apakah Asep Japar memang benar-benar hendak mencalonkan diri dalam Musda Golkar Kabupaten Sukabumi? Pertanyaan itu coba ditelusuri dengan meminta keterangan dari sejumlah pihak yang dianggap mengetahui dinamika internal Golkar. Salah satunya adalah tokoh senior Partai Golkar, Hasen Chandra.
Kepada sukabumiupdate.com, Hasen menyebut pernah bertemu dengan Asep Japar. Dalam pertemuan tersebut, ia mengaku sempat menanyakan secara langsung mengenai rencana Asep Japar untuk maju sebagai calon Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi.
Namun, jawaban yang disampaikan Asep Japar, menurut penuturan Hasen, justru belum menunjukkan keputusan final. Dalam percakapan tersebut, Asep masih menyinggung adanya komitmen dengan Budi Azhar Mutawali, sekretaris DPD Golkar yang juga berada dalam pusaran kontestasi Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi.
“Ya gimana dengan Budi. Gimana baiknya saja. Allah pasti tidak salah,” kata Asep sebagaimana ditirukan Hasen, Sabtu (29/8/2026).
Pernyataan tersebut menyisakan ruang tafsir. Di satu sisi, nama Asep Japar terus muncul di media sosial dan disebut sebagai salah satu kandidat potensial Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi. Di sisi lain, berdasarkan keterangan Hasen, Asep masih mempertimbangkan komitmen politik dengan Budi Azhar.
Lantas. Sejak kapan nama Asep Japar mulai disebut sebagai figur calon Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi?
Informasi yang dihimpun sukabumiupdate.com dari sejumlah sumber mengarah pada satu momentum penting, yakni pertemuan Asep Japar dengan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar di sela-sela kegiatan Rakernas AMPG pada pertengahan Juli 2026.
Pertemuan tersebut disebut-sebut menjadi salah satu titik awal mencuatnya nama Asep dalam bursa Ketua Golkar Kabupaten Sukabumi.
Setelah pertemuan itu, nama Asep mulai muncul dalam percakapan politik internal dan kemudian mencuat di ruang publik melalui sejumlah unggahan media sosial.
Namun, hubungan antara pertemuan tersebut dengan keputusan Asep untuk maju masih membutuhkan konfirmasi langsung dari pihak yang bersangkutan. Karena itu, sukabumiupdate.com telah bersurat resmi meminta konfirmasi kepada Asep Japar mengenai pertemuannya dengan jajaran DPP Partai Golkar sekaligus memastikan keseriusannya maju dalam bursa Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi.
Konfirmasi tersebut penting untuk menguji informasi yang berkembang sekaligus memberikan ruang kepada Asep Japar untuk menjelaskan sendiri posisi politiknya. Namun, hingga berita ini ditulis, Asep Japar belum bersedia memberikan keterangan.
Ketiadaan jawaban tersebut tentu tidak dapat dimaknai bahwa Asep Japar pasti maju. Sebaliknya, juga belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa ia tidak berminat. Dengan kondisi ini, wacana Asep Japar untuk maju dalam Musda Golkar Kabupaten Sukabumi masih berada dalam ruang gelap.
Baca Juga: Oknum Wartawan Sukabumi yang Ngamuk di Sekolah Ditangkap Polisi, Hasil Tes Urine Positif Narkoba
Terganjal persyaratan?
Jika benar hendak maju dalam Musda Golkar Kabupaten Sukabumi, modal Asep Japar sebagai kepala daerah bukan satu-satunya yang akan bisa diandalkan. Ada persoalan yang harus diselesaikan lebih dahulu, yakni syarat pencalonan.
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor JUKLAK-02/DPP/GOLKAR/IV/2025 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Partai Golongan Karya tidak hanya mengatur mekanisme penyelenggaraan Musda, tetapi juga menetapkan sejumlah persyaratan bagi bakal calon ketua DPD Partai Golkar.
Salah satu ketentuan mengatur mengenai pengalaman kepengurusan di Partai Golkar. Dalam aturan tersebut, bakal calon ketua dipersyaratkan memiliki pengalaman sebagai pengurus Partai Golkar sekurang-kurangnya satu periode pada tingkatannya, satu tingkat di atas, atau satu tingkat di bawahnya.
Selain itu, pengalaman sebagai pengurus organisasi pendiri maupun organisasi yang didirikan Partai Golkar juga menjadi salah satu jalur yang diperhitungkan. Termasuk diantaranya dukungan 30 persen dari pemegang hak suara Musda.
Juklak tersebut memang tidak serta-merta menutup pintu bagi figur yang tidak memenuhi persyaratan. Aturan memberikan ruang bagi bakal calon yang terkendala persyaratan untuk tetap maju setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar. Mekanisme inilah yang dikenal sebagai diskresi.
Dengan demikian, secara sederhana terdapat dua pintu menuju arena pencalonan. Pintu pertama adalah jalur administratif. Pintu kedua adalah jalur diskresi.
Apakah diskresi jadi kunci
Informasi yang dihimpun sukabumiupdate.com, permohonan persetujuan DPP untuk pencalonan sejumlah kepala daerah, termasuk Asep Japar, disebut masih dalam proses. Fungsionaris DPP Partai Golkar sekaligus Ketua AMPI Kabupaten Sukabumi, Nurmansyah, membenarkan adanya proses pengajuan tersebut.
“Surat permohonan diskresi untuk beberapa kepala daerah sudah diajukan oleh DPD Golkar Jawa Barat kepada Ketua Umum DPP. Apakah surat diskresi sudah keluar dari DPP atau belum saya kurang tahu. Mungkin on process,” kata Nurman saat dikonfirmasi.
Apakah diskresi benar-benar menjadi kunci bagi Asep Japar untuk masuk ke arena Musda? Tokoh senior Partai Golkar, Hasen Chandra, menjelaskan bahwa diskresi merupakan mekanisme persetujuan Ketua Umum DPP bagi figur yang dinilai memiliki potensi untuk membesarkan partai, tetapi terkendala persyaratan tertentu untuk maju dalam Musda.
“Jika seseorang tidak bisa mencalonkan dalam Musda Golkar karena terkendala persyaratan, misalnya seperti Pak Marwan Hamami yang tidak bisa mencalonkan karena sudah dua periode dan kemudian diberikan persetujuan untuk periode ketiga. Atau misalnya seseorang tokoh belum genap satu periode kepengurusan, maka ia bisa mencalonkan tetapi harus mendapat persetujuan dari DPP. Itulah diskresi,” ujar Hasen.
Namun, kata Hasen, diskresi dan kemenangan dalam Musda berada pada dua tahapan yang berbeda.
"Ada dua pemahaman tentang diskresi. Selama ini yang dipahami bahwa diskresi adalah penunjukan DPP terhadap seseorang dan kemudian seseorang itu langsung terpilih menjadi ketua. Meski demikian musda tetap dilaksanakan. Namun aklamasi. Bisa juga diskresi hanya tiket pencalonan, dan pemilihan dalam Musda tetap ada," ungkapnya.
Baca Juga: Revitalisasi Fasilitas, Pemprov Jabar Tutup Sementara Gasibu Bandung Mulai 1 September 2026
Diskresi hanya tiket pencalonan: kasus Kabupaten Gorontalo
Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kabupaten Gorontalo (Kabgor), yang berlangsung Selasa (9/12/2025) diikuti oleh empat calon, satu calon diantaranya yaitu Ketua DPD II Golkar Kabupaten Gorontalo Hendra Hemeto mendapat Diskresi DPP Golkar untuk maju di periode ke tiga.
Mengutip dari Gorontalo Post, dari keeempat calon yang mendaftar, yaitu yaitu Wilfon Malahika, Zulfikar Usira, Hendra Hemeto dan Iskandar Mangopa. Hanya Iskandar Mangopa menjadi satu-satunya calon yang dinyatakan lolos verifikasi sebagai calon ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo. Ini terbukti dari hasil pleno verifikasi, dimana dari empat calon yang mendaftar, hanya Iskandar yang lolos verifikasi 30 persen dukungan.
Dengan begitu, Iskandar mendapat dukungan mayoritas PK dan melenggang mulus merebut beringin Kabupaten Gorontalo.
Kapan Musda Golkar Sukabumi?
DPD Partai Golkar Jawa Barat memastikan Musyawarah Daerah (Musda) DPD II tingkat kabupaten/kota, , termasuk Sukabumi ditargetkan selesai paling lambat 30 Oktober 2026, sesuai arahan DPP Golkar.
Mengutip dari jabargo.com, Sekretaris DPD Golkar Jabar, Ahmad Hidayat, menyebut jadwal Musda masih dalam tahap pengajuan dan penyusunan berdasarkan usulan masing-masing DPD II. Penetapan jadwal akan dikoordinasikan agar pengurus DPD Golkar Jabar dapat hadir mendampingi setiap pelaksanaan.
Di tengah dinamika internal di sejumlah daerah, Golkar Jabar disebut mendorong penyelesaian persoalan melalui pendekatan kekeluargaan untuk menjaga soliditas dan kondusivitas partai.
