SUKABUMIUPDATE.com - Aktor dan aktivis publik, Fedi Nuril (@realfedinuril), kembali mencuri perhatian dengan kritik terbukanya di platform X yang menargetkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menhut LHK), Raja Juli Antoni. Sorotan utama Fedi adalah dugaan inkonsistensi terhadap prinsip meritokrasi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penunjukan pejabat publik.
Dalam cuitannya, Fedi mempertanyakan dasar pengangkatan Raja Juli Antoni sebagai Menteri LHK, mengingat sang Menteri dinilai tidak memiliki latar belakang pendidikan maupun pengalaman substantif di bidang kehutanan “Gue masih ingat kata2 @prabowo tentang, “kita harus menuju ke arah merit (kemampuan) system. Prestasi!” Tapi, @RajaJuliAntoni ini tidak ada pendidikan dan pengalaman di bidang kehutanan waktu diangkat jadi Menteri. Sulit dipercaya.” tegas Fedi, sambil menyertakan tangkapan layar berita Kompas mengenai evaluasi tata kelola hutan pasca-bencana banjir di Sumatra.
Kayu Ggelondong terseret banjir bandang hingga ke laut di Sumatera Barat Krisis hidrometeorologi mencapai puncaknya. Akhir November 2025 diwarnai duka mendalam saat gelombang banjir bandang dan longsor menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Aktor yang dikenal vokal ini juga memperkuat argumennya dengan mengutip hasil survei Indikator Politik Indonesia, yang menunjukkan bahwa kinerja Kementerian LHK tidak masuk dalam 10 besar kementerian berkinerja terbaik selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Data ini membuat Fedi melontarkan saran tegas: “Ganti aja, lah.”
Kritik ini muncul di tengah tingginya sorotan publik terhadap isu tata kelola hutan, terutama setelah serangkaian bencana hidrologis parah. Meskipun Raja Juli Antoni baru-baru ini menyatakan komitmennya untuk melakukan evaluasi total tata kelola hutan, Fedi Nuril melihat masalah yang lebih mendasar pada penunjukan pejabat yang tidak sesuai dengan prinsip keahlian dan kompetensi. Hingga saat artikel ini disusun (6/12), belum ada tanggapan resmi dari Menteri LHK Raja Juli Antoni atau pihak pemerintah terkait kritik yang disampaikan oleh Fedi Nuril ini.
Baca Juga: Hati-Hati Melintas Cisolok-Bayah, Ada Bahu Jalan Longsor di Kampung Puro Jati
Fedi Nuril menyentuh urat nadi permasalahan lingkungan yang kian mendesak di Indonesia: tata kelola hutan. Isu ini tidak lagi sekadar masalah teknis kehutanan, tetapi telah menjadi isu publik sentral yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah rawan bencana. Bencana hidrologis seperti banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi berulang kali, khususnya di Sumatra dan Kalimantan, sering kali dihubungkan oleh para ahli lingkungan dengan deforestasi, izin konsesi yang tumpang tindih, dan lemahnya penegakan hukum di sektor kehutanan.
Oleh karena itu, publik menuntut bahwa posisi puncak di kementerian ini harus diisi oleh sosok yang benar-benar memahami kompleksitas ekologi dan regulasi sektor tersebut.
Kerusakan hutan di Tesso Nilo memiliki dampak bencana yang melampaui batas-batas taman nasional.
Fedi Nuril menghubungkan isu bencana ini dengan janji politik Presiden Prabowo Subianto. Konsep meritokrasi yang ditekankan Prabowo dalam berbagai kesempatan kampanye dan pidato pasca-pelantikan dianggap sebagai standar emas baru dalam birokrasi. Namun, bagi Fedi dan sebagian publik, penunjukan Raja Juli Antoni yang secara umum dikenal memiliki latar belakang ilmu politik dan hubungan internasional dianggap sebagai contoh nyata bahwa prinsip kompetensi spesifik telah dikesampingkan. Inkonsistensi ini menjadi sorotan serius karena posisi Menteri LHK memerlukan pemahaman mendalam tentang ilmu konservasi, pengelolaan sumber daya alam, dan mitigasi perubahan iklim.
Sorotan terhadap kinerja kementerian yang tidak masuk 10 besar terbaik, berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, semakin memperkuat urgensi kritik Fedi. Dalam konteks krisis iklim global, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memegang peran krusial dalam mitigasi, adaptasi, dan diplomasi lingkungan internasional.
Baca Juga: Banjir Rendam Satu Rumah Warga di Selaawi Sukabumi
Kinerja yang dianggap sub-optimal oleh lembaga survei kredibel dapat diinterpretasikan sebagai kegagalan dalam merespons tantangan-tantangan besar ini secara efektif. Kritik ini bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang struktur tanggung jawab dan akuntabilitas dalam birokrasi.
Meskipun Raja Juli Antoni telah merespons isu banjir dengan janji evaluasi total tata kelola hutan, reaksi Fedi Nuril menunjukkan bahwa bagi sebagian masyarakat sipil, solusi yang ditawarkan masih bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar masalah kepemimpinan.
Pesan yang disampaikan Fedi Nuril, terlepas dari latar belakangnya sebagai figur publik, mencerminkan adanya tuntutan yang lebih luas dari masyarakat agar sistem pemerintahan kembali ke jalur meritokrasi murni. Ini adalah panggilan untuk meninjau kembali setiap penunjukan jabatan tinggi, memastikan bahwa keahlian sektoral menjadi kriteria utama demi masa depan lingkungan hidup Indonesia yang lebih berkelanjutan.
