SUKABUMIUPDATE.com – Operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Buniwangi, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, terhenti sejak akhir Januari 2026. Akibatnya, sebanyak 2.998 siswa penerima manfaat tidak lagi mendapatkan pasokan paket makanan bergizi selama hampir satu bulan terakhir.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Sukabumi, Sandi Ibnu Aziz, menjelaskan bahwa operasional SPPG Buniwangi dikelola oleh mitra melalui sebuah yayasan. Namun, kerja sama antara pemilik aset dapur dan yayasan pengelola kini telah berakhir.
Menurutnya, hasil pemeriksaan tim audit inspektorat menunjukkan adanya ketidaksejalanan antara mitra pemilik aset dengan pihak yayasan, sehingga operasional dapur dihentikan sementara hingga waktu yang belum ditentukan.
“Untuk kasus SPPG Buniwangi Surade ini, antara mitra pemilik aset dan yayasan menyatakan tidak bekerja sama lagi. Setelah diperiksa tim audit inspektorat, operasional SPPG dihentikan sampai batas waktu yang belum ditentukan karena kedua pihak sudah tidak sejalan,” ujar Sandi kepada sukabumiupdate.com, Jumat (6/3/2026).
Ia menambahkan, solusi yang dapat ditempuh saat ini adalah penyelesaian administrasi pergantian yayasan pengelola. Proses tersebut harus dilakukan melalui mekanisme di tingkat pusat.
Baca Juga: Sosialisasi di Surade, BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi Serahkan Santunan Kematian Rp42 Juta
“Solusinya ada dua, yakni mengurus administrasi pergantian yayasan baru oleh mitra sebelumnya atau melakukan islah dan kembali bekerja sama dengan membuat pernyataan kedua belah pihak. Jika itu terjadi, operasional bisa berjalan kembali,” jelasnya.
Sebelumnya, kepada sukabumiupdate.com, pemilik fasilitas dapur, Tini Suhartini (44), membeberkan bahwa kemacetan operasional bermula dari masalah teknis perbankan yang mencurigakan. Pada awal Januari 2026, aksesnya sebagai maker pada virtual account operasional dapur tiba-tiba tidak dapat digunakan.
Diketahui, Maker dalam sistem MBG berperan menginisiasi transaksi pencairan dana operasional, baik untuk membeli bahan baku maupun menunjang kelancaran operasional.
“Awal Januari itu saya sudah tidak bisa maker. Beberapa hari kemudian ada email dari bank, nama virtual account berubah,” ujar Tini.
Menurut Tini, perubahan tersebut terjadi tanpa konfirmasi langsung kepadanya. Ia juga mempertanyakan informasi yang sempat beredar bahwa akunnya diretas. “Kalau benar diretas, bank pasti konfirmasi. Ini langsung berubah tanpa ada konfirmasi,” katanya.
Tini menuturkan, konflik bermula sejak Desember 2025 ketika ia menghentikan setoran Rp2.000 per porsi, yang kemudian menjadi Rp1.800 per porsi, kepada Yayasan pengelola SPPG tersebut.
Baca Juga: SPPG Bantah Menu MBG Ramadan di Mandrajaya Sukabumi Tak Sesuai Standar
Dengan 2.998 penerima manfaat, potongan Rp1.800 per porsi berarti jutaan rupiah per hari. Dalam sebulan, nilainya disebut signifikan terhadap biaya operasional dapur.
“Awalnya saya setor penuh. Tapi lama-lama beban dapur bertambah. Ada biaya sertifikasi, administrasi, dan lain-lain yang harus melalui yayasan. Dari 16 juta jadi 19 juta,” ungkapnya.
Ia menyebut sejumlah pembayaran, termasuk sertifikasi koki BNSP dan kebutuhan administratif lain, harus melalui yayasan. Bahkan, ada kuitansi yang menurutnya tidak atas nama institusi resmi. “Semua dibebankan ke pemilik fasilitas. Saya merasa keberatan,” ucapnya.
Tak lama kemudian, kepala SPPG yang sebelumnya bertugas di dapurnya berpindah ke dapur lain yang kini melayani distribusi untuk sekolah-sekolah penerima manfaat sebelumnya. “Saya tanya SK perpindahan mana? Tidak ada penjelasan,” ujarnya.
Sejak dapur berhenti beroperasi pada pekan pertama Januari 2026, sekitar 47 pekerja terdampak dan sejumlah pemasok bahan pangan belum terbayar. Dua pekan sebelum penghentian total, Tini mengaku sudah kesulitan mencairkan dana operasional.
