DPRD Usulkan Dana Cadangan Pilkada Sukabumi untuk Selamatkan Peserta BPJS PBI
Dalam Pasal 6, jumlah dana cadangan ini ditetapkan sebesar Rp 120 miliar.
Dalam Pasal 6, jumlah dana cadangan ini ditetapkan sebesar Rp 120 miliar.
Kepala Desa Sukajaya Deden Gunaefi soroti sulitnya warga tak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan karena terkendala BPJS dan biaya. Ia meminta pemerintah menghadirkan kebijakan yang memudahkan pasien darurat.
Kegiatan ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan sejumlah persoalan, mulai sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sarana keagamaan.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Dadang Hermawan bersama anggota DPR RI Zainul Munasichin melakukan sosialisasi dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta BPJS Kesehatan di Surade.
Kebijakan ini menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengaktifkan kembali kepesertaan tanpa beban tunggakan lama, sekaligus memperbaiki akurasi data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) pastikan Pemprov ambil alih pembayaran iuran BPJS penderita penyakit kronis yang dicoret dari PBI Kemensos.
Pemerintah melakukan evaluasi data penerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), sehingga warga pemegang KIS yang tiba-tiba tidak aktif karena dianggap bukan lagi fakir miskin, yang layak menerima bantuan.
Pemutakhiran DTSEN berdampak pada kepesertaan PBI-JK di Kabupaten Sukabumi. Pemkab Sukabumi memperkuat validasi data agar bantuan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan APBN tepat sasaran.
keterbatasan anggaran itu berdampak pada masih banyaknya tagihan yang harus dibayarkan ke BPJS Kesehatan.