SUKABUMIUPDATE.com - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya melakukan aksi unjuk rasa menuntut Perumda AM TJM transparan soal program masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). GMNI menyebut, program yang berasal dari dana pemerintah pusat itu memiliki nilai anggaran yang begitu fantastis hingga mencapai Rp 152,2 miliar. 

"Kita menanyakan betulkah program MBR itu ada dan terealisasi atau memang program fiktif saja. Dan jika ada, program itu penjualan air atau hanya pemasangan pipa jaringan. Itu yang kami pertanyakan soal keterbukaan informasi publik," ujar Ketua Umum GMNI Sukabumi Raya, Anggi Fauzi disela aksi, Kamis (17/6/2021).

Hal lain yang dipertanyakan, kata Anggi yaitu pada tahun 2020 PAD Perumda AM TJM minus dan menurut Undang-undang apabila PAD itu minus, maka Perumda AM TJM tidak wajib menyetorkan PAD. 

Akan tetapi hal itu menjadi pertanyaan, sebab Perumda AM TJM menerima anggaran yang begitu besar termasuk Banprov, bantuan dari pusat serta DAK dan alokasi khusus terkait penambahan jaringan. 

Dengan anggaran yang begitu besar, GMNI heran karena Perumda AM TJM sama sekali tak ada PAD. "Ini kok bisa nol. Ini yang membuat janggal sehingga kita melakukan aksi," jelasnya.

Dalam aksi ini, GMNI tak bertemu dengan Direktur Utama Perumda AM TJM. Sehingga GMNI merencanakan akan ada aksi lanjutan.

Selain itu, GMNI akan meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi untuk melakukan penyelidikan terkait program MBR. "Kita mendesak kepada pihak kejaksaan agar melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terkait aliran dana ini kemana saja dan betulkan program ini terlaksana atau hanya program fiktif," jelasnya.

Sekretaris Jenderal GMNI Sukabumi Raya Rizki Rabiul Sani menambahkan, pada tahun 2019 nilai anggaran untuk program MBR Rp 32 miliar kemudian tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 masing-masing Rp 30 miliar. "Ketika dijumlahkan itu Rp 152,2 miliar per 5 tahun," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Umum Perumda AM TJM Budiarkah menyatakan, program MBR sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan tupoksi yang ditentukan Kementerian PUPR. Bahkan dalam program tersebut, Perumda AM TJM mendapat predikat terbaik 10 besar di Indonesia. 

Mengenai aksi tersebut, jajaran direksi Perumda AM TJM sudah mengajak GMNI untuk berdialog langsung. "Tadi diajak berdialog langsung, tapi mereka tidak mau. Kalau misalkan berdialog langsung mungkin mereka akan mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari kami," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Teknik Perumda AM TJM Kabupaten Sukabumi Iyus Sugiarto membenarkan, kalau peserta aksi unjuk rasa meminta bertemu dengan Dirut Perumda AM TJM. Namun Dirut sedang melaksanakan rapat di Pemda. 

Mengenai aksi itu, Iyus sebenarnya memberikan ruang berdialog dengan GMNI dan Perumda AM TJM bersedia untuk memberikan penjelasan.

Soal GMNI yang meminta Kejaksaan turun untuk melakukan pemeriksaan program MBR, Iyus menyatakan Perumda AM TJM sudah diperiksa dan diaudit, hasilnya tak ada masalah.

Menurut dia, hasil pemeriksaan dan audit itu yang akan membuktikan. Sebab setiap penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan, hasil audit itu yang dipegang. "Karena ranah hukum itu yang dipegang bukan hanya sebatas praduga, tapi data-data hasil audit tersebut," jelasnya.

Soal anggaran yang disebutkan GMNI, Iyus menyatakan terdapat ketidaksinkronan. Iyus menuturkan dana MBR yang keluar dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan tidak masuk ke Perumda AM TJM tapi masuk ke Pemda. 

Iyus mengungkapkan Perumda AM TJM hanya sebatas operator. Sehingga dana pusat yang masuk ke Pemda itu diterima Perumda AM TJM berupa PMP. 

Mengenai anggaran MBR 2019 yang disebutkan GMNI sebesar Rp 32 miliar dan tahun-tahun lainnya hingga 2023 masing-masing Rp 30 miliar, Iyus menjelaskan tidak seperti itu. 

"Kalau dari pusat tidak demikian, itu nanti ada per unit sambungan langganan. Pagu itu bisa saja misalkan Rp 30 miliar, tapi nanti setelah diverifikasi dari rencana misalkan jumlah pelanggan 8.000 dan hasil verifikasi yang layak itu 6.000 atau 7.000 ribu, maka dana yang dikucurkan sebagai dana pengganti sesuai dengan yang dipasang," jelasnya.

Mengenai hasil audit yang sudah dilaksanakan, Iyus menyatakan tak ada masalah. Hasil audit tersebut, kata Iyus membuktikan bahwa hal-hal yang disangkakan dalam aksi demo GMNI itu tidak ada ada. "Hasil audit itu kita layak, jadi tidak ada unsur-unsur yang disangkakan mereka bahwa kita menyalahgunakan keuangan dan lain sebagainya," jelasnya.