SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), drh Slamet, meminta pemerintah memperkuat peralatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut dia, kekurangan sarana penanganan tidak semestinya berulang ketika anggaran tersedia.
Slamet menyampaikan catatan itu saat mengikuti rapat kerja bersama Menteri Kehutanan RI pada 18 Agustus 2026. Ia mendesak pemerintah tidak sekadar memastikan anggaran tersedia, tetapi juga menjelaskan secara konkret wilayah yang akan mendapat tambahan peralatan dan jenis alat yang disiapkan.
Pembahasan ini secara spesifik juga menyoroti kebakaran di kawasan Gunung Gede Pangrango. “Tahun ini kita ingin mendapatkan kepastian di wilayah mana yang ditambah dan alatnya apa,” kata legislator asal daerah pemilihan Sukabumi ini, dikutip sukabumiupdate.com pada Selasa (25/8/2026).
Slamet menyebut persoalan penanganan karhutla selama ini berkutat pada hal yang sama: peralatan tidak tersedia, kurang, atau teknologinya tertinggal. Karena itu, pemerintah perlu menjadikan pengadaan dan pembaruan peralatan sebagai evaluasi, bukan masalah yang kembali muncul saat bencana terjadi.
Baca Juga: Slamet Soroti 107 Ribu Hektare Karhutla: Bencana Ekologis Tak Bisa Terus Disalahkan pada Kemarau
Ia juga meminta pemerintah memberikan apresiasi yang layak kepada para relawan yang berada di garis depan penanganan karhutla, termasuk saat ini. Slamet mengingatkan sejumlah pejabat agar berhati-hati dalam menyampaikan perkembangan situasi sehingga tidak mengabaikan kerja keras para relawan.
“Banyak relawan yang murni, tulus, dan ikhlas, kurang apresiasi,” ujarnya meminta pejabat berempati dan tidak mengeluarkan pernyataan yang berpotensi melukai para relawan.
Bagi Slamet, penambahan peralatan harus menjadi investasi untuk mengurangi persoalan yang sama pada tahun berikutnya. Dengan begitu, anggaran penanganan karhutla tidak hanya habis untuk merespons kebakaran, namun juga memperkuat kemampuan pemerintah menghadapi kebakaran berikutnya.
