Slamet Mengkritik Swasembada Beras yang Tak Terjangkau Rakyat
Slamet yang berasal dari Sukabumi menilai penyaluran beras SPHP berjalan lambat.
Slamet yang berasal dari Sukabumi menilai penyaluran beras SPHP berjalan lambat.
Pemerintah juga perlu melakukan rekonsiliasi lintas instansi.
Pertemuan ini untuk melihat kondisi warga beberapa hari setelah kebakaran.
Masyarakat sekitar hutan memiliki kepedulian yang kuat terhadap lingkungan tempat mereka tinggal.
Slamet meminta pemerintah memberikan apresiasi yang layak kepada para relawan.
Slamet menilai sejumlah target strategis 2027 cukup progresif.
Slamet mendesak agar penegakan hukum terhadap pembakar lahan, khususnya korporasi pemegang izin, tidak berhenti pada tataran administratif.
FPRB Kabupaten Sukabumi merupakan wadah kolaborasi berbasis pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Setelah prosesi simbolis, seluruh peserta melanjutkan penanaman pohon secara bersama-sama di sejumlah titik yang telah disiapkan.
BMKG mencatat 4.900 titik panas hingga 28 Juli 2026 dan memprediksi risiko karhutla meningkat pada Agustus–September.
Kondisi ini menandakan tantangan sektor perberasan bukan lagi semata pada produksi, melainkan pada efektivitas tata niaga dan distribusi pangan.
Slamet juga menyoroti harga sejumlah komoditas strategis yang masih melampaui HET dan HAP.
Pola kepemilikan dan pengelolaan belum mencerminkan keadilan distribusi.
Beberapa komoditas utama masih sangat bergantung pada impor dalam jumlah besar.
Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Desa Sagaranten, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi.
Slamet menyebut pemerintah harus memastikan sistem pengamanan pangan berjalan optimal agar masyarakat tidak terbebani lonjakan harga.
Kenaikan harga pangan selama Ramadan kerap menjadi persoalan berulang setiap tahun.
Legislator asal Sukabumi ini menyoroti fenomena kenaikan harga pangan yang kerap terjadi setiap menjelang Ramadan dan Lebaran
Slamet mengingatkan bahwa Empat Pilar MPR RI yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, harus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Slamet mengkritisi praktik alih fungsi lahan perkebunan PTPN.