SUKABUMIUPDATE.com - Kebijakan pemerintah soal penerapan sistem Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, sebagai upaya untuk efisiensi energi nasional akibat dampak konflik global, turut ditanggapi serius oleh Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan.
Hergun sapaan akrabnya, mengatakan bahwa langkah pemerintah yang bertujuan membatasi mobilitas ASN dan memangkas anggaran perjalanan dinas merupakan hal yang baik dan secara fiskal sangat masuk akal, namun disisi lain kebijakan tersebut juga akan menuai risiko perihal produktivitas.
“Kami mendukung kebijakan efisiensi yang digalakkan pemerintah dalam rangka mengatasi kenaikan harga minyak dunia. Sebagaimana diketahui harga minyak dunia telah menyentuh 115 dollar AS per barel sementara asumsi dalam APBN hanya 70 dollar AS per barel,” tegas Hergun.
Baca Juga: Musrenbang RKPD 2027, Bupati Sukabumi Fokuskan Penguatan Agroindustri dan Pariwisata
“Kami mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah memutuskan tidak akan menaikkan harga BBM per 1 April 2026. Hal tersebut tentunya dimaksudkan untuk melindungi masyarakat kecil agar tidak terpukul daya belinya. Karena itu, perlu dilakukan kebijakan efisiensi energi, yang salah satunya melalui WFH ASN,” lanjutnya.
Selain itu, Hergun juga mengingatkan agar WFH ASN tidak dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan semangat prinsip integritas, profesionalisme dalam melayani masyarakat.
"Kita setuju dengan semangat efisiensi energi. Tapi saya ingatkan, WFH pada hari Jumat itu statusnya tetap bekerja, bukan libur lebih awal. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat ASN jadi 'mager' (malas gerak) dan pelayanan publik di hari tersebut malah terganggu atau melambat," tegas Hergun.
Baca Juga: Sidang Berjalan Kondusif, Satpol PP Sukabumi Amankan Rapat Paripurna DPRD
“Pemerintah perlu mengoptimalkan pengawasan terhadap WFH ASN untuk menjamin pelayanan publik tetap berjalan secara baik. WFH hanya mengubah pola kerja sehingga tidak boleh menurunkan kinerja,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Hergun mengajak sejumlah instansi terkait, seperti Kementerian PAN-RB, BKN, dan Kemendagri, untuk memperkuat sinergi serta kolaborasi, baik antar kementerian/lembaga maupun dengan pemerintah daerah, khususnya dalam pengawasan pelaksanaan WFH bagi ASN.
“WFH akan diberlakukan di seluruh Indonesia, baik ASN pusat maupun daerah, karena itu perlu kolaborasi yang solid antar instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin agar kinerja ASN tidak menurun saat WFH. Selain itu, terhadap ASN yang meninggalkan tugas perlu diberikan punishment sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Hergun Soroti Pemangkasan Perjalanan Dinas
Menanggapi kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran perjalanan dinas 50 persen untuk dalam negeri dan hingga 70 persen untuk luar negeri Hergun menilai langkah tersebut sebagai sinyal kuat bahwa sistem kerja pemerintahan perlu bertransformasi ke arah yang lebih digital dan efektif.
"Angka pemotongan hingga 70% untuk luar negeri itu sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa selama ini memang banyak kegiatan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui koordinasi virtual. Sekarang saatnya membuktikan bahwa birokrasi kita bisa tetap berlari kencang meski anggarannya diketatkan," jelasnya.
Dorong Penggunaan Transportasi Publik
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap pembatasan penggunaan kendaraan dinas, serta mendorong pejabat dan ASN untuk mulai beralih ke transportasi publik. Meski demikian, ia menegaskan pentingnya keteladanan dari para pimpinan sebagai contoh bagi bawahannya.
"Kebijakan ini harus dimulai dari pucuk pimpinan. Kalau para pejabat tinggi sudah memberi contoh menggunakan transportasi publik, maka staf di bawahnya akan mengikuti tanpa merasa terpaksa. Ini bukan hanya soal hemat BBM, tapi soal empati di tengah kondisi ekonomi global yang sedang sulit," tutup Ketua DPP Partai Gerindra ini.
Di sisi lain, Hergun memastikan DPR akan terus mengawal realokasi anggaran dari hasil efisiensi tersebut, agar benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta mendukung sektor-sektor produktif. (adv)
