SUKABUMIUPDATE.com – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, pada 8 September 2025. Penunjukan ini mengejutkan banyak pihak mengingat Purbaya jarang tersorot media. Meski sebenarnya ia bukan nama asing dalam perekonomian nasional.
Dari informasi yang dihimpun, Purbaya memiliki rekam jejak panjang sebagai peneliti dan pengamat ekonomi, dengan fokus pada analisis kebijakan publik dan stabilitas keuangan. Meski begitu, kiprahnya lebih banyak berkutat di ranah akademik dan riset, bukan secara langsung pada pengelolaan fiskal negara.
Pengangkatannya oleh Presiden Prabowo dinilai sebagai langkah strategis untuk menghadirkan perspektif baru dalam kebijakan fiskal Indonesia. Purbaya diharapkan mampu mengintegrasikan hasil riset ekonomi dengan kebutuhan praktis pengelolaan keuangan negara, terutama dalam menghadapi tantangan global dan menjaga stabilitas fiskal.
Sebelum menduduki kursi Menteri Keuangan, Purbaya dikenal aktif sebagai ekonom dan pernah menjabat di sejumlah lembaga penting, salah satunya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Reputasinya dalam memberikan masukan berbasis data dan analisis mendalam menjadi salah satu alasan kepercayaan yang diberikan Presiden.
Baca Juga: Sekda Jabar: Dana Operasional Gubernur-Wakil Gubernur Rp28 Miliar Kembali ke Masyarakat
Profil singkat Purbaya Yudhi Sadewa
Mengutip dari wikipedia, Purbaya Yudhi Sadewa lahir 7 Juli 1964 di Bogor, Jawa Barat. Ia adalah anak dari pasangan drh. J. Soegiri dan Prof. Dr. drh. Nawangsari Soegiri (alm).
Ia meraih gelar Sarjana dari Jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (ITB). Sementara gelar Master of Science (MSc) dan gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi diperoleh dari Universitas Purdue, Indiana, Amerika Serikat.
Purbaya Yudhi Sadewa saat menghadiri Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
Sebelum terjun di pemerintahan, ia memulai karier sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994).
Kemudian pada Oktober 2000 hingga Juli 2005 ia ditunjuk sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute. Selanjutnya, ia menjadi Direktur Utama PT Danareksa Securities dari April 2006 Oktober 2008. Ia juga menjadi Chief Economist Danareksa Research Institute Juli 2005 – Maret 2013, dan sebagai Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) dari Maret 2013 hingga April 2015.
Ia memulai karier pemerintahannya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam kurun waktu 4 tahun (2010–2014). Selain itu ia juga menjadi Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010–2014), lembaga nonstruktural yang diketuai Chairul Tandjung.
Pada Maret 2015, ia ditunjuk sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia oleh Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan. Ia hanya menjabat sampai September 2015. Kemudian pada November 2015, Purbaya ditunjuk sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Baca Juga: Ada Ratu Ratu Queens, Berikut Film dan Series Baru yang Tayang di Netflix September 2025
Pada tahun 2016, ia kembali ke Kementerian Koordinator Bidang Pereknomian. Ia menjadi Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan “Pokja IV”, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2016-2020).
Kemudian, dia dipindahkan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi (Juli 2016–Mei 2018). Jabatannya dinaikkan menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari Mei 2018 hingga Juni 2020. Selanjutnya digeser menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Juni 2020.
Purbaya dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dari 2020–2025 pada 23 September 2020,[3][4] ia kemudian ditunjuk oleh sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Sri Mulyani pada 8 September 2025.
Dalam organisasi, ia menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (2016–2020) dan Anggota Indonesia Economic Forum (2015–). Pada Oktober 2016, ia ditunjuk sebagai Gubernur Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dari Indonesia menggantikan Widhyawan.
Sumber : berbagai sumber
