SUKABUMIUPDATE.com – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Barat menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Indonesia Darurat Demokrasi” di salah satu kedai kopi di Kota Bandung, Rabu (18/3/2026) sore.
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 30 peserta dari berbagai organisasi kemahasiswaan se-Jawa Barat. FGD mengangkat tema “Negara Diam atau Terlibat: Menggugat Pembungkaman Kebebasan Berekspresi dan Intimidasi Berdarah Terhadap Pejuang HAM”.
Ketua PKC PMII Jawa Barat, Rusli Hermawan, mengatakan diskusi ini dilatarbelakangi oleh analisis terhadap peristiwa penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.
“Penyerangan dengan melakukan penyiraman merupakan hal tercela dan tindakan yang menciderai hukum dan demokrasi,” ujarnya.
Baca Juga: H-3 Lebaran, Arus Kendaraan di Sukabumi Mulai Meningkat, Puncak Diprediksi H-2
Menurutnya, kejadian tersebut menjadi ancaman serius bagi kebebasan berekspresi di Indonesia, karena berpotensi menimpa siapa saja yang menyampaikan pendapat atau kritik.
“Kejadian ini bisa saja terjadi pada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Pada mereka yang menyampaikan pendapat, pada mereka yang memberikan kritik terhadap kebijakan, pada mereka yang memiliki semangat perubahan, pada mereka yang berkespresi atas ide dan gagasan,” katanya.
Rusli menilai peristiwa tersebut sebagai tragedi dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.
“Tentunya hal ini merupakan tragedi berdarah demokrasi. Demokrasi hanya dipahami sebagai ruang respresentatif pada momentum politik belaka. Padahal demokrasi merupakan keberjalanan negara dengan mengedepankan akal manusia yang rasional dan logis,” tuturnya.
Dalam forum tersebut, PKC PMII Jawa Barat juga menyatakan sikap tegas atas peristiwa yang terjadi, di antaranya:
Baca Juga: Memiliki Kepribadian Kritis, Sosok Andrie Yunus Aktivis Kontras di Mata SMAN 1 Cicurug Sukabumi
1. Mengecam dan mengutuk keras penyiraman air keras kepada Andrie Yunus serta mendesak negara untuk bertanggung jawab melalui penegakan hukum yang jelas dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat sipil yang menyuarakan pendapat.
2. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut secara tegas, transparan, dan berkeadilan, termasuk aktor intelektual di balik serangan.
3. Mendorong pembentukan tim atau satgas gabungan pencarian fakta untuk mengungkap secara komprehensif motif, struktur, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam aksi penyerangan.
4. Meminta jaminan keselamatan, perlindungan, serta pemulihan bagi korban secara menyeluruh.
Melalui forum ini, PKC PMII Jawa Barat berharap peristiwa tersebut menjadi perhatian serius bagi semua pihak, terutama pemerintah, agar kebebasan berekspresi tetap terjaga dan tidak diwarnai tindakan kekerasan.
