SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS drh Slamet menyoroti temuan adanya sekitar 100.000 ton beras cadangan pemerintah yang berpotensi mengalami penurunan mutu dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun.
Menurutnya, kondisi ini harus segera ditangani dengan langkah cepat dan terukur agar tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap ketahanan pangan nasional.
“Kita tidak hanya bicara kerugian finansial, tetapi juga soal keamanan pangan dan kesejahteraan petani maupun konsumen. Stok beras yang terlalu lama di gudang tanpa distribusi yang tepat berisiko menurun kualitasnya bahkan tidak layak konsumsi,” ujar Slamet pada 29 Agustus 2025.
Politisi dari daerah pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi ini meminta Bulog melakukan audit persediaan dan kualitas beras secara menyeluruh, khususnya terhadap cadangan beras pemerintah (CBP) yang telah melewati usia simpan satu tahun. Pemeriksaan harus mencakup kadar air, mutu, dan kontaminan seperti aflatoksin.
Baca Juga: Slamet Soroti Kesenjangan: Persediaan Beras Diklaim Melimpah, Harga Tetap Mencekik
Ia juga menekankan perlunya percepatan distribusi dengan prinsip FIFO (First In, First Out), sehingga stok lama tidak menumpuk di gudang. Slamet mengingatkan agar pemerintah tidak lagi mengandalkan impor, tetapi memastikan tata kelola stok dalam negeri berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, Slamet menilai jika beras tersebut tidak layak untuk konsumsi manusia, pemerintah harus menyiapkan alternatif pemanfaatan. “Kalau masih aman bisa dialihkan untuk pakan ternak dengan pengawasan ketat. Jika tidak layak sama sekali, bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku bioenergi atau etanol agar kerugian bisa ditekan,” jelasnya.
Ia menegaskan kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi. “Pemerintah perlu membangun sistem logistik pangan nasional yang transparan dan adaptif, agar cadangan beras benar-benar berfungsi sebagai penyangga saat krisis, bukan justru menambah masalah,” kata Slamet.
Fraksi PKS di DPR RI, lanjut dia, akan terus mengawal persoalan ini melalui fungsi pengawasan agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga. (ADV)
