SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, drh Slamet, menanggapi serius keresahan pelaku usaha beras akibat isu beras oplosan yang mencuat beberapa waktu terakhir. Situasi yang berkembang telah menciptakan ketidakpastian dan rasa takut yang meluas di kalangan pedagang, penggilingan padi, hingga petani.
“Informasi yang beredar telah memicu kegelisahan, khususnya di Pasar Induk Beras Cipinang. Sebagian pedagang takut menjual beras karena khawatir terjerat persoalan hukum. Lebih memprihatinkan lagi, laporan Ombudsman RI menunjukkan puluhan penggilingan padi menghentikan operasi dalam beberapa hari terakhir,” ujar dia pada 11 Agustus 2025.
Menurut Slamet, kondisi ini terjadi karena belum adanya mekanisme tata niaga beras yang adil, transparan, dan berpihak pada semua pelaku usaha. Ketidakjelasan aturan dan prosedur distribusi menimbulkan iklim usaha yang penuh tekanan, membuat penggilingan padi mengalami kerugian terus-menerus, dan mengancam stabilitas pasokan beras nasional.
“Saya mendesak pemerintah, khususnya Kemenko Pangan, Bapanas, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan, segera memberikan penjelasan resmi dan menyeluruh kepada publik. Jangan biarkan rumor dan ketidakpastian mengatur pasar. Kebijakan yang diambil harus jelas, konsisten, dan mampu melindungi semua pihak, mulai petani, penggilingan, pedagang, hingga konsumen,” tegas legislator asal Sukabumi itu.
Baca Juga: Kurma Tumbuh di Sukabumi! Slamet Kunjungi Kebun Unik di Mekarsakti, Tinjau 462 Pohon
Sebagai Ketua Umum Rumah Petani Nelayan Nusantara, Slamet mengingatkan rantai pasok pangan merupakan ekosistem yang saling bergantung. Gangguan pada salah satu mata rantai, seperti penggilingan padi, akan berdampak langsung pada ketersediaan dan harga beras di tingkat konsumen.
“Kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah adalah modal utama menjaga stabilitas pangan. Pemerintah tidak cukup hanya menindak pelanggaran, tetapi harus juga membangun sistem yang adil dan transparan. Ini penting agar tidak ada pihak yang merasa terzalimi atau dikorbankan demi kepentingan sesaat,” lanjut dia.
Ia juga menegaskan bahwa keberpihakan pada petani dan pelaku usaha lokal harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pangan. “Petani kita sudah berjuang di tengah biaya produksi yang tinggi, cuaca yang tidak menentu, dan tekanan pasar. Jangan sampai mereka dipukul lagi dengan kebijakan yang tidak memberi kepastian,” ujarnya.
Mengakhiri pernyataannya, Slamet meminta semua pihak untuk menjaga kondusivitas pasar dan tidak memperkeruh suasana. “Kita semua ingin beras tersedia, harga stabil, dan petani sejahtera. Itu hanya mungkin terjadi jika regulasi jelas dan dijalankan secara adil,” kata dia. (ADV)
