SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, Yusuf Maulana, melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Sukabumi. Wilayah ini meliputi Kecamatan Caringin, Cicantayan, Nagrak, Cibadak, Cikembar, Cikidang, dan beberapa lainnya.
Kegiatan pada 8 Maret 2026 itu dihadiri perwakilan masyarakat dari berbagai kecamatan di Dapil 3. Dalam forum tersebut, warga turut berperan aktif menyampaikan laporan, masukan, dan hasil pengamatan mereka terhadap berbagai program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa saat ini masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Di era yang semakin terbuka dan modern, kata Yusuf, masyarakat dapat ikut memantau berbagai program pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing.
Baca Juga: Dialog dengan Warga Sukabumi, Yusuf Maulana Catat Aspirasi Infrastruktur dan Hibah
Meski kegiatan ini merupakan agenda pengawasan, masyarakat tetap memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi, usulan, serta saran kepada pemerintah daerah melalui wakil rakyatnya di DPRD Provinsi Jawa Barat.
"Salah satu aspirasi yang disampaikan berasal dari guru Madrasah Diniyah yang berharap adanya perhatian terhadap kesejahteraan guru Madrasah Diniyah agar dapat lebih diperhatikan dan ditingkatkan ke depan," kata dia.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan usulan terkait bantuan pembangunan infrastruktur pendidikan keagamaan, seperti pembangunan ruang kelas baru (RKB), rehabilitasi Madrasah Diniyah, serta dukungan hibah untuk sarana dan prasarana keagamaan lainnya. Aspirasi tersebut disampaikan mengingat dalam beberapa tahun terakhir bantuan hibah dari pemerintah provinsi untuk sarana-prasarana keagamaan belum dapat direalisasikan. Warga berharap pada 2027 program bantuan hibah dapat kembali dibuka, terutama untuk mendukung pengembangan Madrasah Diniyah.
Aspirasi lain yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi perhatian publik dan banyak diperbincangkan di media sosial. Perwakilan masyarakat menyampaikan berbagai catatan terkait pelaksanaan program tersebut di lapangan. Warga menilai bahwa meskipun program tersebut memiliki tujuan yang baik, pelaksanaannya masih perlu diperbaiki agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Aspirasi ini diharapkan dapat dicatat dan diteruskan kepada pemerintah terkait, termasuk kepada Gubernur Jawa Barat.
Baca Juga: Hadiri Sanlat ITMI Sukabumi, Yusuf Maulana Sampaikan Kultum bagi Tuna Netra
"Masyarakat pun menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan ketahanan pangan di tingkat desa. Beberapa perwakilan masyarakat, termasuk dari unsur perangkat desa, menyampaikan bahwa saat ini petani menghadapi tantangan karena keterbatasan dukungan anggaran dari desa yang sebelumnya digunakan untuk program ketahanan pangan," ujar Yusuf.
"Hal ini terjadi karena sebagian anggaran desa harus dialokasikan untuk program lain, sehingga dikhawatirkan desa akan mengalami keterbatasan dalam mendukung program pertanian maupun pembangunan infrastruktur desa. Oleh karena itu, masyarakat meminta penjelasan terkait mekanisme dan teknis untuk mengakses program bantuan dari pemerintah provinsi, termasuk kemungkinan dukungan dari program bantuan pembangunan desa," lanjut dia.
Yusuf menyampaikan seluruh masukan, saran, serta laporan dari masyarakat akan dicatat sebagai bagian dari hasil kegiatan pengawasan.
Aspirasi tersebut nantinya akan disampaikan dalam laporan resmi DPRD Provinsi Jawa Barat untuk dibahas dalam forum kelembagaan, baik di tingkat komisi maupun rapat paripurna, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi serta perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan pembangunan di wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi.
Kegiatan pengawasan ini menjadi salah satu sarana penting dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus memastikan bahwa berbagai program pembangunan benar-benar berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. (adv)
