SUKABUMIUPDATE.com - Gelombang aksi unjuk rasa akan melanda Ibu Kota pada akhir Agustus 2025. Dua kelompok besar, yakni buruh dan mahasiswa, memastikan turun ke jalan pada tanggal berbeda dengan membawa agenda masing-masing.
Mengutip dari Tempo.co, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyerukan agar aksi buruh pada 28 Agustus 2025 berlangsung damai. Ia menegaskan, aksi ini merupakan gerakan nasional yang digelar serentak di 38 provinsi dan murni mengusung isu ketenagakerjaan.
“Kami ingin berjuang secara suci, anti-kekerasan, dan anti-membully orang,” kata Said dalam video yang diunggah di akun resmi Partai Buruh, Selasa (26/8/2025).
Baca Juga: Diarpus Sukabumi Serahkan Bantuan Pengembangan Perpustakaan di Lokus P2WKSS Gunungguruh
Menurutnya, ada enam isu utama yang akan disuarakan buruh dalam aksi yang dipusatkan di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Isu tersebut meliputi:
1. Mendesak kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10 persen.
2. Menolak PHK dan menuntut penghapusan sistem outsourcing.
3. Reformasi pajak yang dinilai membebani buruh dan rakyat.
4. Pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024.
5. Pengesahan RUU Perampasan Aset.
6. Revisi Undang-Undang Pemilu.
Iqbal menegaskan, aksi ini tidak boleh ditunggangi kelompok lain. Ia secara khusus mengingatkan kelompok anarko untuk tidak memicu kericuhan. “Kami akan melawan kekerasan yang Anda lakukan,” ujarnya.
Baca Juga: Tiga Agenda di HJKS ke-155, Pemkab Sukabumi Siapkan Festival Kopi hingga Touring Ngabumi
Dari informasi yang dihimpun dari Tempo, sehari setelah aksi buruh, giliran mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) turun ke jalan. Koordinator Forum Perempuan BEM SI Jabodetabek dan Banten (BSJB), Fatin Humairo, memastikan aksi mahasiswa digelar pada 29 Agustus 2025 dengan tema “Indonesia Cemas 2025.”
Fatin menyebut aksi kali ini merupakan lanjutan dari demonstrasi 28 Juli lalu, dengan membawa sembilan tuntutan lama ditambah dua poin baru. Dua isu tambahan tersebut adalah penolakan praktik dwifungsi jabatan serta desakan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Adapun sembilan tuntutan sebelumnya meliputi evaluasi besar-besaran program makan bergizi gratis, kaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025, transparansi pajak rakyat, penolakan revisi UU Minerba, penolakan dwifungsi TNI, pengesahan RUU Perampasan Aset, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penuntasan kasus HAM berat, serta penolakan campur tangan mantan Presiden Joko Widodo dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
Baca Juga: PLTB Rp7 Triliun di Pajampangan Sukabumi Masih Tahap Studi Kelayakan, Target Lelang 2026
BEM SI menargetkan sekitar 500 mahasiswa ikut serta dalam aksi. Meski belum ada aliansi lain yang resmi bergabung, sejumlah kampus disebut tengah mempertimbangkan ikut turun ke jalan. “Kabarnya UI mau bergabung, cuma masih belum fiks,” ujar Fatin.
Dengan dua gelombang aksi besar ini, Jakarta diperkirakan akan menghadapi kepadatan dan potensi gangguan arus lalu lintas pada 28–29 Agustus. Aparat kepolisian pun diminta untuk mengawal jalannya aksi agar tetap aman dan kondusif.
Sumber : Tempo.co
