SUKABUMIUPDATE.COM - Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Sumatera Barat, Aristo Munandar menyatakan dukungannya terhadap rencana Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yang akan melakukan tes narkoba terhadap seluruh pejabat di provinsi itu.
"Ini langkah positif dari BNNP Sumbar, sehingga diharapkan nantinya pejabat yang berada di Sumbar bersih dari penggunaan barang haram tersebut," kata dia di Padang, Senin (10/10).
Pejabat yang menggunakan narkoba, kata dia, merupakan pejabat yang sudah rusak secara moril, sehingga dibutuhkan program-program konkret dari pihak terkait untuk menanggulanginya, seperti salah satunya program yang akan dijalankan BNNP tersebut.
Kemudian, tambahnya, orang yang mengonsumsi narkoba akan merasakan dampak jangka panjang dan juga merupakan penyakit berbahaya untuk masa depan.
"Pejabat yang ada di Sumbar jika ada yang mengonsumsi narkoba, tentu akan dipertanyakan kredibilitasnya dalam menjalankan pemerintahan, dan bagaimana provinsi ini akan maju jika pejabatnya menggunakan obat terlarang itu," ucapnya.
Ia berharap program ini terus berkelanjutan dan tidak berhenti setelah beberapa kali dijalankan, sehingga nantinya Sumbar memiliki pejabat yang bersih dan benar-benar dapat bekerja untuk membangun negeri.
"Tentu hal ini sangat pantas dilakukan, karena sudah ada beberapa kasus narkoba yang telah menyeret beberapa kalangan pejabat," ujarnya.
Terkait beredarnya video diduga dua anggota DPRD Kabupaten Padangpariaman yang sedang berpesta narkoba, secara pribadi Aristo sangat menyayangkan hal itu.
"Sangat tidak masuk akal seorang wakil rakyat mengonsumsi barang haram itu," katanya.
Sebelumnya, BNNP Sumbar menyatakan akan melakukan tes narkoba terhadap seluruh pejabat yang ada di provinsi tersebut, setelah beredarnya video anggota dewan diduga menggunakan sabu-sabu di media sosial.
"Kami wanti-wanti kepada seluruh pejabat yang pernah terlanjur memakai narkoba agar melaporkan diri kepada kami, kalau tidak nanti akan kita tangkap," kata Kepala BNNP Sumbar M.Ali Azhar.
Ia mengatakan beberapa waktu ke depan akan dilakukan tes terhadap seluruh pejabat di provinsi ini. Tidak hanya dilakukan kepada anggota dewan semata, namun terhadap semua kalangan pejabat.
