SUKABUMIUPDATE.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemda Provinsi Jawa Barat untuk tetap memacu pembangunan meskipun di tengah tekanan fiskal dan defisit anggaran yang cukup berat.
Hal tersebut disampaikan KDM --sapaan akrab Dedi Mulyadi-- usai menghadiri Rapat Evaluasi Pembangunan Tahun 2025 di Gedung Pusat Kebudayaan, Jalan Naripan, Kota Bandung, Selasa (30/12/2025).
Menurut KDM, kondisi fiskal Jawa Barat saat ini menghadapi tantangan besar akibat beban utang daerah serta penurunan pendapatan, khususnya dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terdampak perlambatan industri otomotif.
"Hari ini kita tahu bagaimana kondisi bisnis di motor dan mobil (otomotif) turun. Tetapi anggaran pembangunannya meningkat. Ya pasti terjadi defisit. Namun, bersama DPRD dan pemangku kepentingan lainnya, kita siap menghadapi kondisi ini. Pembangunan tidak boleh berhenti, kita tidak boleh menyerah," ujar KDM.
Meski dibayangi tantangan anggaran, KDM memastikan fokus pembangunan tahun 2026 tetap diarahkan pada penguatan infrastruktur strategis guna meningkatkan konektivitas dan ekonomi warga.
Baca Juga: Pemprov Jabar dan Pemkab Sukabumi Imbau Warga Rayakan Tahun Baru 2026 Tanpa Pesta Kembang Api
Sejumlah proyek prioritas yang akan dilaksanakan dan dilanjutkan meliputi penyelesaian Penerangan Jalan Umum (PJU) terintegrasi di berbagai titik, pembangunan jembatan besar di Kabupaten Karawang dan kawasan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, serta pembangunan jembatan layang (flyover) di Bulak Kapal, Kota Bekasi.
Selain itu, Pemprov Jabar juga memproyeksikan pembangunan jalur Puncak Dua Bogor, pembangunan underpass di Kota Cimahi, hingga pembebasan lahan untuk jalan terusan di kawasan Padalarang guna mengurai kemacetan kronis.
"Ini proyek-proyek besar dan kami optimistis seluruhnya bisa dilaksanakan," tegasnya.
Selain infrastruktur, penataan ruang menjadi agenda krusial Pemprov Jabar mulai awal 2026. KDM menyoroti degradasi lingkungan yang memicu banjir di berbagai daerah akibat tata ruang yang tidak konsisten.
"Ada faktor tata ruang yang salah. Ini sedang kita benahi dan akan dibahas perubahan tata ruang untuk seluruh Jawa Barat mulai Januari," kata KDM.
Terkait isu alih fungsi lahan, KDM secara tegas melarang pengembangan perkebunan sawit di Jawa Barat. Ia menilai karakteristik geografis Jabar yang terbatas tidak cocok untuk sawit yang membutuhkan lahan sangat luas dan berisiko mengganggu ketersediaan air serta keseimbangan ekosistem.
"Jawa Barat lebih cocok untuk teh, karet, kina, dan kopi," tambahnya.
Sumber: Humas Jabar
