SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS drh Slamet menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran pertanian yang transparan, efektif, dan berpihak pada kepentingan petani. Ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IV bersama Menteri Pertanian dan jajaran terkait dengan agenda postur anggaran pertanian.
Dalam kesempatan itu, legislator Senayan asal Sukabumi ini menyoroti alokasi anggaran cetak sawah dan oplah yang mencapai Rp 15,5 triliun dan tersebar di beberapa direktorat jenderal. Ia menekankan agar besarnya anggaran tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan produksi pangan nasional dan kesejahteraan petani.
“Kita ingin memastikan setiap rupiah dari anggaran ini tepat sasaran. Program benih padi, baik cetak sawah, oplah, maupun reguler, harus jelas dari sisi teknis dan jenisnya. Jangan sampai harga murah tetapi kualitasnya dipertanyakan. Petani berhak mendapatkan benih unggul yang layak,” tegas Slamet, dikutip sukabumiupdate.com pada Kamis (4/9/2025).
Baca Juga: 100 Ribu Ton Beras Cadangan Terancam Rusak, Slamet: Potensi Rugi Negara Rp 1,2 Triliun
Slamet juga mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal. Ia menyoroti ketimpangan alokasi anggaran yang lebih besar untuk gandum dibanding sorghum. “Kita ini punya warisan pangan lokal, sorghum adalah salah satunya. Kalau semangatnya diversifikasi, maka anggaran harus berpihak pada pangan lokal, bukan justru memperbesar ketergantungan pada gandum impor. Ini soal kedaulatan pangan, bukan sekadar proyek,” ujarnya.
Lebih lanjut, Slamet menyoroti sektor perkebunan, khususnya pengembangan kawasan tebu. Menurutnya, penguatan kawasan tebu sangat penting untuk mengurangi ketergantungan impor gula yang masih tinggi. “Kalau kawasan tebu dikembangkan serius, impor bisa ditekan. Kita tidak boleh terus-menerus menjadi bangsa pengimpor padahal punya potensi lahan yang besar,” kata dia.
Terkait irigasi dan cetak sawah, Slamet menekankan agar pemerintah memerhatikan efektivitas dan kemudahan prosedur administrasi di lapangan. Ia mengkritisi kerumitan birokrasi dalam pengalihan program irigasi yang sebelumnya berada di bawah Komisi V.
“Anggaran irigasi mencapai Rp 8,75 triliun, tapi kenyataan di lapangan justru menyulitkan dinas daerah karena prosedurnya sangat melelahkan dan sampai sekarang banyak yang belum terealisasi. Birokrasi jangan jadi penghambat, petani butuh solusi cepat,” jelasnya.
Slamet menegaskan Fraksi PKS akan terus mengawal kebijakan anggaran pertanian agar benar-benar berpihak pada rakyat. “Kami akan berdiri bersama petani, memastikan bahwa anggaran tidak hanya besar di atas kertas, tapi nyata dirasakan manfaatnya. Kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani harus menjadi prioritas,” ujar dia. (ADV)
