SUKABUMIUPDATE.com - Di benak khalayak luas, industri rokok Indonesia selalu identik dengan aroma khas cengkeh yang berembus dari lumbung-lumbung pabrik raksasa di Jawa Tengah seperti keanggunan sejarah yang terpahat di Kudus atau hiruk pikuk produksi massal di Jawa Timur, yang berpusat di Kediri dan Surabaya. Narasi dominasi ini seringkali membuat Jawa Barat tenggelam, seolah provinsi ini hanyalah penonton pasif. Namun, pandangan ini adalah distorsi.
Jawa Barat sesungguhnya memegang peran yang fundamental, strategis, dan tidak tergantikan: ia adalah gerbang distribusi utama, lahan pasar konsumen terbesar di Indonesia, dan yang paling krusial, wilayah penyumbang penerimaan pajak negara dengan nilai triliunan rupiah. Di sinilah jutaan batang rokok dari timur menemukan takdirnya; bukan sebagai pusat penciptaan, melainkan sebagai The Final Frontier medan akhir yang menentukan sukses atau gagalnya sebuah produk tembakau di pasar nasional.
Peran Jawa Barat dalam pundi-pundi negara jauh dari kata remeh-temeh. Secara fiskal, provinsi ini adalah kuda hitam yang secara konsisten menyumbangkan volume penerimaan negara yang fantastis dari sektor hasil tembakau. Kontribusi ini mengalir melalui dua pipa utama yang menjadi tulang punggung keuangan negara dan daerah. Pertama, melalui Cukai Hasil Tembakau (CHT) triliunan rupiah yang disetor oleh produsen besar di timur; meskipun pabrik fisiknya tidak berada di Jawa Barat, volume penjualan besar di provinsi ini memastikan alokasi Dana Bagi Hasil CHT (DBH CHT) yang signifikan kembali ke daerah. Kedua, melalui Pajak Rokok Daerah, sebuah instrumen vital yang langsung masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga: Resep Cireng Tahu Mini, Ide Camilan Pedas Gurih untuk Menemani Akhir Pekan
Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (KEP-49/PK/2024): Kementerian Keuangan melalui DJPK menetapkan estimasi total penerimaan Pajak Rokok nasional dan membagi proporsinya ke masing-masing provinsi. Sebagai ilustrasi nyata, pada tahun anggaran 2025, proyeksi penerimaan Pajak Rokok Provinsi Jawa Barat diprediksi akan mencapai kisaran angka Rp4,1 triliun. Dana segar ini bukan sekadar statistik melainkan bahan bakar yang dialokasikan kembali, terutama untuk mendanai program pelayanan kesehatan dan infrastruktur vital di tingkat kabupaten dan kota. Di mata pengambil kebijakan daerah, rokok, sebagai komoditas dengan multiplier effect fiskal yang masif, menjadikan Jawa Barat lumbung penerima manfaat pajak yang krusial.
Sumedang, Garut, dan Pangandaran, berencana/sedang mengembangkan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) untuk meningkatkan nilai tambah produk tembakau lokal (foto: Bako Garut/Komunitas Penjual Tembakau).
Tembakau Jabar Kualitas Diekspor, Bukan Diproduksi Lokal
Paradoks menarik muncul ketika kita menengok ke sektor hulu. Walaupun minim pabrik berskala raksasa, Jawa Barat adalah produsen tembakau yang diakui kualitasnya secara nasional bahkan internasional. Di lembah-lembah Garut, di dataran tinggi Majalengka, hingga perkebunan di Ciamis dan Tasikmalaya, petani lokal membudidayakan tembakau dengan karakter rasa yang sangat khas dan diminati. Mereka menghasilkan tembakau varietas unik, seperti Tembakau Mole yang dikenal aromatik, dan tembakau hitam (Krosok) dengan cita rasa yang kuat, yang sulit ditandingi.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Barat sering mencatat bagaimana tembakau premium dari wilayah ini menjadi komoditas panas, tidak hanya bagi pabrik-pabrik besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai bahan campuran rokok, tetapi juga bagi pasar ekspor ke beberapa negara di Asia dan Eropa. Ironisnya, kualitas terbaik itu cenderung bergerak keluar diolah di provinsi lain atau dikirim ke luar negeri alih-alih diproses menjadi produk jadi di dalam wilayah Jawa Barat sendiri, memperkuat peran Jabar sebagai pemasok bahan baku, bukan pengolah utama.
Baca Juga: Viral Jaka Lalana dan Nasib KA Siliwangi: Dari Sukabumi yang Tak Juga Sampai ke Bandung
Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam upaya hilirisasi dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan di Jawa Barat. Ketika bahan baku berkualitas tinggi seperti hasil pertanian, perkebunan, atau pertambangan diekspor atau dipindahkan tanpa proses pengolahan mendalam, potensi ekonomi regional akan tergerus. Jawa Barat kehilangan peluang untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, mengembangkan industri manufaktur yang kuat, dan meraih margin keuntungan yang jauh lebih tinggi yang didapat dari penjualan produk jadi. Hal ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi internal, tetapi juga membuat perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi harga bahan mentah di pasar global.
Perkebunan Tembakau di Lereng Gunung Sumbing, Jawa Tengah (Credit Foto: Rudy Mbelong)
Para pengamat indsutri rokok dan ekonom berpendapat, untuk mengatasi dilema ini, diperlukan intervensi kebijakan yang terfokus dan pengembangan infrastruktur yang mendukung rantai nilai secara keseluruhan. Pemerintah daerah perlu mendorong investasi pada fasilitas pengolahan, pabrik, dan teknologi pascapanen, serta memberikan insentif yang menarik bagi pelaku usaha untuk mengolah bahan baku menjadi produk hilir di dalam Jawa Barat.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang food processing dan manufaktur, serta perbaikan akses terhadap modal dan pasar ekspor produk jadi, sangat krusial. Dengan melakukan hal ini, Jawa Barat dapat bertransformasi dari sekadar lumbung bahan baku menjadi pusat produksi dan inovasi produk jadi yang berdaya saing global, memaksimalkan manfaat dari kekayaan sumber daya alamnya untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
Baca Juga: Di Indonesia Kamu 'Tua', Di Panggung Global Kamu 'Expert' Kenapa Perspektif Usia Berbeda Jauh?
Karawang Panggung Inovasi Rokok Generasi Baru
Seiring perkembangan zaman, peran Jawa Barat dalam produksi mulai bertransformasi, bergeser dari tradisional menuju modern, didorong oleh inovasi teknologi. Kawasan industri strategis seperti Karawang, dengan infrastruktur logistik dan konektivitasnya yang superior, kini menjadi lokasi pilihan bagi perusahaan rokok raksasa global untuk mendirikan fasilitas produksi generasi baru.
Ambil contoh PT HM Sampoerna, yang memilih Karawang sebagai basis untuk membangun pabrik produk tembakau bebas asap (Heat-Not-Burn) dengan gelontoran investasi triliunan rupiah. Pilihan ini menggarisbawahi pergeseran fokus ketika industri beralih dari model padat karya tradisional (SKT) ke model padat modal dan teknologi tinggi (SKM dan produk inovatif), keunggulan lokasi Jawa Barat yang dekat dengan ibu kota, didukung fasilitas modern, mulai menempatkannya kembali di peta produksi namun dengan jenis produk yang sama sekali berbeda dan futuristik.
Sayangnya, posisi geografis yang strategis dan infrastruktur logistik yang canggih juga membawa risiko tersendiri, Jawa Barat menjadi jalur utama dan target peredaran rokok ilegal. Rokok yang tidak memiliki pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu, sebagian besar berasal dari produksi liar di luar Jawa Barat, masuk melalui pelabuhan tikus atau jalur darat yang rawan pengawasan.
Baca Juga: Pemkab Sukabumi Lakukan Harmonisasi Tiga Raperbup ke Kemenkum Jabar
Kota-kota dan kabupaten di sepanjang pantai utara, seperti Cirebon dan Purwakarta, sering diidentifikasi oleh Bea Cukai sebagai koridor distribusi rokok ilegal terbesar di provinsi ini. Keberadaan rokok ilegal ini bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, kerugian negara dari sektor ini ditaksir mencapai triliunan rupiah setiap tahun, sebuah kebocoran fiskal yang signifikan yang juga merusak tatanan pasar bagi produk rokok yang beroperasi secara legal dan patuh.
Jawa Barat adalah 'pemain tengah' (midfielder) yang tak terlihat namun sangat efektif dalam tim industri rokok nasional. Meskipun ia jarang mencetak gol (memproduksi rokok secara masif) di kandang sendiri, perannya sebagai distributor utama, penopang keuangan daerah, sumber tembakau premium, dan kini pelopor inovasi produk baru menjadikannya komponen yang sangat diperlukan dalam ekosistem tembakau Indonesia. Mengabaikan peran strategis ini berarti mengabaikan triliunan rupiah penerimaan negara dan potensi ekonomi yang besar. Mengingat posisi Jawa Barat yang unik sebagai pasar konsumen terbesar dan pintu gerbang distribusi, pertanyaannya, bagaimana strategi pencegahan rokok ilegal yang efektif dapat diterapkan secara spesifik di wilayah kita ini?
