SUKABUMIUPDATE.com - Fraksi PDIP memilih Walk Out dari paripurna DPRD pada 16 Mei 2025, yang sedianya membahas Raperda usulan Pemprov dan respons gubernur terhadap usulan legislatif. Mereka (PDIP) kecewa dan menyebut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah merendahkan martabat DPRD. 

Anggota Fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat menyinggung pernyataan KDM sebagai gubernur yang dinilai merendahkan martabat DPRD. 

“Kami merasa pernyataan Gubernur khususnya saat Musrenbang di Cirebon beberapa waktu lalu menyinggung lembaga ini. Bukan soal pribadi, ini menyangkut marwah lembaga DPRD sebagai representasi rakyat,” tegas Doni.

Baca Juga: Sebut KDM Singgung Marwah Dewan, Fraksi PDIP Walk Out dari Paripurna DPRD Jabar

Lalu seperti apa statemen KDM yang dianggap merendahkan martabat DPRD seperti dituduhkan fraksi PDIP sebelum WO dari paripurna tersebut.

Pada 7 Mei 2025, Gubernur Jawa Barat berpidato dalam Musrenbang di Cirebon. Setelah kembali disimak, dari pidato yang cukup panjang itu hampir dua menit, KDM memang membahas soal hubungan eksekutif dan lembaga legislatif. 

“Para raja dulu tidak Menyusun APBD. VOC membangun Gedung negara di cirebon ini tidak memerlukan persetujuan DPRD pak. Bagus pak. Yang ada persetujuan DPRD sudah beberapa kali, sd ya rarugruk pak (ambruk),” ucap KDM dalam forum tersebut.

Dia melanjutkan, “Kenapa itu terjadi? karena kita kolaborasi hanya dimaknai untuk memutuskan bukan rasa dan cinta. Kolaborasi tidak harus dimaknai rapat, berkumpul, membahas pleno 1 2 dan 3. Kolaborasi adalah Ketika ada Tindakan darurat untuk kemanusiaan untuk keadilan untuk rakyat. maka semua kolaborasi dengan apa? minimal mendoakan, atau minimal diam. atau klo mau ngomong. silahkan ngomong sepuas hati anda. Kenapa? itu perlu, pemerintah perlu otokritik, pemerintah butuh kritis,” jelas KDM.