SUKABUMIUPDATE.COM - Tidak akan ada toleransi terhadap pelanggaran hak asasi manusia bermotif sektarian terhadap kelompok minoritas terkait rencana operasi militer pembebasan kota Mosul di Irak, kata utusan Amerika Serikat untuk koalisi anti-ISIS pada Rabu.
Utusan Ben McGurk, di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB, mengatakan bahwa koalisi internasional telah memutuskan sejumlah kebijakan untuk memastikan tidak terulangnya pelanggaran hak asasi manusia seperti yang terjadi dalam operasi pembebasan Falluja dari kelompok bersenjata ISIS pada Juni lalu.
Saat itu, kelompok-kelompok milisi Syiah, yang turut dalam operasi pembebasan bersama tentara pemerintah, menahan dan menyiksa warga sipil berkeyakinan Sunni.
Menurut McGurk, perbaikan sistem penyaringan bagi mereka yang mencari perlindungan adalah hal krusial agar warga sipil memperoleh bantuan dan bukan penyiksaan.
"Kami harus memastikan proses penyaringan di Mosul bisa berjalan secara profesional dengan melibatkan pemantau independen di pos-pos penyaringan. Ini yang kami harapkan," kata McGurk.
Dengan populasi yang pernah mencapai angka dua juta jiwa, Mosul yang sebagian besar warganya berkeyakinan Sunni adalah daerah urban terbesar yang masih berada dalam kekuasaan ISIS. Jatuhnya Mosul dari tangan ISIS akan menjadi kekalahan efektif kelompok tersebut di Irak, kata Perdana Menteri Haider al-Abadi.
Mengingat beragamnya latar belakang keyakinan relijius pasukan yang terlibat dalam perang di Irak --termasuk di antaranya peshmerga dari Kurdi dan milisi-milisi Syiah yang tergabung dalam Pasukan Mobilisasi Rakyat. Muncul kekhawatiran besar terkait bagaimana nasib Mosul jika kota tersebut berhasil direbut kembali.
Beberapa pihak mengkhawatirkan munculnya konflik sektarian di Mosul, sebuah kota yang menyimpan sejarah ketidak-percayaan terhadap pemerintahan di Baghdad.
McGurk mengatakan bahwa Washington tengah berupaya agar pasukan yang akan terlibat di Mosul adalah mereka yang dilatih oleh koalisi internasional dengan pembagian tugas yang sudah disepakati sebelumnya.
"Kami harus mengantisipasi skenario terburuk. Kami tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh ISIS di Mosul," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Lise Grande, koordinator humaniter PBB di Irak, mengatakan bahwa penanganan terhadap warga sipil Mosul yang mencari perlindungan akan dilakukan oleh tentara resmi pemerintah, bukan oleh milisi. Warga sipil itu akan dipindahkan ke sebuah penampungan darurat atau bangunan publik.
Pasukan pemerintah akan memperingatkan warga sipil di Mosul menjelang operasi militer, memberitahu rute pelarian, dan menyiapkan kartu keamanan, kata Grande.
PBB mengkhawatirkan operasi pembebasan Mosul beresiko menimbulkan krisis kemanusiaan baru. Mereka memperkirakan satu juta orang akan melarikan diri dari kota tersebut.
