SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal pada produk Indonesia.
Adapun, pada 17 Oktober 2024 mendatang adalah tanggal terakhir penahapan pertama sertifikasi produk halal di Indonesia.
Produk yang belum bersertifikat halal harus didaftarkan secara resmi jika tidak akan ada konsekuensinya.
Baca Juga: Belum Punya Sertifikat Halal, Kemenag Larang Mixue Gunakan Logo Halal Indonesia
Mengutip Tempo.co, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring berakhirnya penahapan pertama menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 beserta turunannya.
Ketiga kelompok produk tersebut adalah pertama produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.
“Tiga kelompok produk tersebut harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Kalau belum bersertifikat dan beredar di masyarakat, akan ada sanksinya,” kata Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Muhammad Aqil Irham, lewat keterangannya dikutip via Tempo, Selasa (10/1/2023).
Baca Juga: Gerai Mixue di Sukabumi Ini Sudah Mulai Banyak Ditanya Konsumen Soal Label Halal
Aqil menerangkan sanksi yang akan diberikan mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran. Menurut Aqil, sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PP Nomor 39 Tahun 2021.
"Karenanya, sebelum kewajiban sertifikasi halal tersebut diterapkan, kami menghimbau seluruh pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal produknya. Saat ini, BPJPH membuka fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Ini buka sepanjang tahun bagi UMK yang mengajukan sertifikasi dengan mekanisme pernyataan halal pelaku usaha (self declare)," ujarnya.
