SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PKS Ai Sri Mulyati menanggapi rencana pembatasan pembelian gas LPG menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Aturan yang dimaksudkan supaya LPG 3 kilogram tepat sasaran ini sebelumnya sudah direpsons sejumlah warga.
Ai mengaku sering menerima keluhan tersebut terutama dari kalangan ibu-ibu alias emak-emak. "Aspirasi yang disampaikan, selain rencana pemerintah soal pembelian LPG 3 kilogram, juga masalah kelangkaan pupuk ketika menghadapi tanam padi kedua," kata Ai kepada sukabumiupdate.com, Selasa (24/1/2023).
Terkait rencana pembelian gas LPG menggunakan KTP, Ai menyebut akan menambah beban masyarakat. "Selama beban rakyat semakin berat, saya tidak setuju dengan program apa pun, termasuk pembelian LPG memakai KTP. Hadirnya pemerintah harus membuat nyaman dan sejahtera rakyat," ujar dia.
Baca Juga: Beli LPG 3 Kg Pakai KTP, Anggota DPRD Sukabumi Ingatkan Pelayanan Adminduk
Ditambah mulainya kelangkaan pupuk, kata Ai, banyak petani mulai curhat terkait kelangkaan tersebut. Padahal bagi petani pupuk merupakan kebutuhan dan bagian terpenting dalam proses pertanian. "Banyak warga curhat tentang pupuk saat kegiatan rajaban ibu-ibu Badan Kontak Majlis Ta'lim (BKMT) di Desa Pagelaran, Kecamatan Purabaya, yang dihadiri Camat dan Kepala KUA Purabaya," katanya.
Ai kerap menerima aspirasi masyarakat dalam setiap kegiatan pengajian maupun silaturahmi. Tak hanya soal perekonomian, namun ketahanan keluarga juga menjadi salah satu topik yang disampaikan Ai kepada warga ketika menjawab aspirasi tersebut. Isu-isu pergaulan bebas yang menjurus pada seks bebas salah satunya.
"Kasus pergaulan bebas menjurus pada seks bebas seperti penemuan bayi di Desa Tanjungsari, Kecamatan Jampangtengah. Itu tidak mungkin dibuang kalau bukan hasil hubungan gelap. Intinya ada pada keluarga. Dalam setiap pertemuan dengan ibu-ibu pasti pembahasan tentang keluarga. Keluarga itu rumpun masyarakat yang bila baik keluarga maka akan naik bangsa ini," katanya.
Baca Juga: Dorong Penggunaan Gas Bumi, Kata DPRD Sukabumi Soal Beli LPG Pakai KTP
Selama ini, sambung Ai, pemda bahkan lembaga-lembaga keagamaan juga sudah berusaha maksimal mengedukasi masyarakat. Namun, kata dia, perlu lebih dipertajam agar kasus seperti itu tidak terulang. Perlu diperkokoh benteng ketahanan keluarga dengan lebih gencar memberikan edukasi dengan kehadiran pemerintah.
"Termasuk elemen masyarakat atau lembaga keagamaan membina keluarga sesuai keyakinan agama Islam. Edukasi harus sampai menyentuh hati mereka. Sebenarnya mereka tahu kalau dilakukan dosa besar, namun keimannya goyah," ujarnya.
(Advertorial)
