SUKABUMIUPDATE.com - Baru-baru ini, Marwan Hamami dikabarkan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi. Isu konflik pribadi antara Marwan dan Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat (Jabar), Ace Hasan Syadzily, turut mencuat ke permukaan.
Informasi ini dibenarkan oleh Ketua Bidang Komunikasi, Media, dan Penggalangan Opini DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, Aris Rindiansyah. Menurutnya, isu pemberhentian tersebut mulai berembus sejak April lalu.
“Jadi memang isunya ini sudah lama, kita menanggapinya sebagai bagian dari dinamika, tapi kalaupun memang di Plt-kan atau dibebastugaskan harusnya kan melalui mekanisme organisasi, ada pemanggilan dan sebagainya tidak tiba-tiba seperti ini,“ ujar Aris kepada sukabumiupdate.com pada Sabtu (3/5/2025).
Ia menilai ada indikasi konflik pribadi antara Marwan Hamami dan Ketua DPD Golkar Provinsi Jabar Ace Hasan yang menjadi latar belakang pemberhentian tersebut.
“Alasan yang munculnya itu terkait persoalan pribadi antara pak Marwan sendiri dengan Ketua DPD Jabar, dan menurut saya kalau memang ini pure persoalan pribadi ya selesaikan di ranah yang lain bukan di internal partai,” kata dia.
Terlebih, pemberhentian Marwan Hamami dianggap terlalu memaksakan dan dilakukan secara sepihak, mengingat DPD Golkar Kabupaten Sukabumi sedang dalam keadaan baik-baik saja.
“Kalau sebelumnya ada konflik di internal Golkar Sukabumi mungkin kita terima-terima saja, tapi ini kan tidak ada persoalan apa-apa tapi tiba-tiba pak Marwan diPlt-kan,“ ucapnya.
“Selain itu menurut saya kalau berbicara kinerja pak Marwan ketika menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi ini ya cukup bagus lah, masyarakat juga tahu, pak Marwan pimpin tiga periode Ketua DPD, dua kali pemenang Pileg dan tiga kali pemenang Pilkada, ini kan prestasi,” sambung dia.
Lebih lanjut, Aris juga menyinggung ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak-Juknis) DPP Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur bahwa pemberhentian hanya dapat dilakukan dalam kondisi mendesak.
“Ya menurut saya ini sepihak, karena kalau melihat aturan juklak dan juknis DPP no 2 tahun 2025, di ketentuan peralihan ini kan sudah jelas pemberhentian itu dilakukan ketika ada pelanggaran berat dan lain sebagainya,” tutur dia.
Di sisi lain, Aris memandang, Ketua DPD Golkar Provinsi Jabar telah mengabaikan arahan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia yang meminta untuk tidak ada pemberhentian menjelang Musyawarah Daerah (Musda) dilaksanakan.
“Selain itu kan per tanggal 22 April ini Ketum Bahlil ini memberikan arahan untuk jangan dulu ada plt-plt an, dan hemat saya itu agar tidak ada konflik kepentingan menjelas musda Provinsi atau Kabupaten,” tandasnya.
Selain itu, Plt yang ditunjuk untuk menggantikan Marwan adalah Dede Nasihin yang merupakan kader partai Golkar Cianjur. “Nah dari sisi penunjukan plt juga kan kita bisa menilai, kalau memang pak Marwan bersalah kan masih banyak kader Sukabumi, kenapa harus menunjuk kader daerah lain, nah ini juga kan menjadi pertanyaan besar buat kita,” pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Nurmansyah selaku Wakil Ketua DPD Golkar Provinsi Jabar membenarkan terkait pemberhentian Marwan itu dan dilakukan atas sepengetahuan DPP Golkar.
“Saya mendapat informasi tersebut langsung dari Pimpinan GOLKAR Jabar, bahwa telah ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi. Beliau menyampaikan, kebijakan ini sudah sepengetahuan DPP Partai Golkar,” ujar Nurman.
Adapun surat pemberhentian itu diberikan pada Kamis 1 Mei 2025 kemarin pada acara Halal Bihalal DPD Golkar Provinsi di Bandung.
“Surat penunjukan Plt itu diserahkan pada saat kegiatan Halal Bihalal DPD Golkar Provinsi di Bandung, Kamis 1 Mei 2025, yang dihadiri oleh pengurus DPD Golkar Provinsi, Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi dan unsur Pimpinan DPD Golkar Kota/Kabupaten,” pungkasnya.
Saat ditanya terkait arahan Golkar Provinsi Jabar paska penunjukan Plt, Nurman mempersilahkan mengkonfirmasi langsung ke Plt.
"Silahkan tanya langsung ke pak Deden Nasihin (Denas) selaku Plt, atau ke pimpinan Golkar Kabupaten Sukabumi lain yang hadir dilokasi," pungkas Nurman yang mengaku dirinya berhalangan hadir di acara halal bihalal tersebut.
