PKB-Golkar Beda Sikap Soal Tindak Lanjut Pertimbangan MK tentang Ijazah Wapres Gibran
PKB mendorong pembentukan pansus untuk mendalami dokumen pendidikan Gibran, sementara Golkar menilai klarifikasi dari penyelenggara pemilu sudah cukup.
PKB mendorong pembentukan pansus untuk mendalami dokumen pendidikan Gibran, sementara Golkar menilai klarifikasi dari penyelenggara pemilu sudah cukup.
Ijazah SLTA Gibran Dipersoalkan, Ini Pertimbangan MK dalam Putusannya.
Denny Indrayana Ajukan PHPU 2024, Persoalkan Syarat Pendidikan Gibran.
Gugatan terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden kembali menjadi sorotan. Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan permohonan PHPU Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada 10 September 2026.
Alasannya, lembaga negara merupakan subjek hukum yang tidak memiliki perasaan.
Uji Syarat Perpanjangan SIM Tidak Dapat Diterima.
Penyelenggaraan Pilkada Saat Ini Dilaksanakan Secara Langsung.
Sidang uji materi UU APBN 2026 di MK mengungkap kesaksian guru dan mahasiswa yang menilai Program Makan Bergizi Gratis berdampak pada kesejahteraan guru serta alokasi anggaran pendidikan.
MK Tegaskan Kewajiban Suami Mencari Nafkah dan Istri Mengurus Rumah Tangga Bukan Bentuk Diskriminasi.
Sidang MK, saksi pemohon mengungkap dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap guru PPPK dan proses pembelajaran. Guru mengeluhkan PHK, rendahnya gaji, hingga berkurangnya jam belajar siswa.
Tiga kader Muhammadiyah Kota Sukabumi mengajukan uji materi UU Peradilan Agama ke Mahkamah Konstitusi terkait sidang isbat penentuan awal Ramadan dan Idulfitri yang dinilai merugikan pengguna metode hisab.
MK Tolak Uji Materi UU IKN, Jakarta tetap menyandang Ibu Kota Indonesia.
Mereka menggugat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
Putusan MK Tegaskan Perlindungan Wartawan di Tengah Potensi Kriminalisasi Pers.
Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana maupun digugat secara perdata.
Seorang warga negara Indonesia, mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Seriakt Pekerja Kampus melaangkat gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi terhadap UU Nomor 14 tahun 2005 tentang gaji Guru dan Dosen yang dianggap sudah tidak relevan.
Permohonan uji materi UU MD3 yang dilayangkan lima orang mahasiswa ini ditolak oleh hakim Mahkamah Konstitusi.
Gugatan uji materi terhadap Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mahasiswa menuntut agar masyarakat, dalam hal ini konstituen dapat memberhentikan anggota DPR.
Melalui putusan terbarunya MK memutuskan masyarakat adat tidak wajib mengantongi perizinan dari pemerintah jika ingin berkebun di kawasan hutan