MK Minta Pemohon Perbaiki Materi Gugatan Soal Uang Pensiun Anggota DPR
Mahkamah Konstitusi meminta para pemohon uji materi terhadap aturan pemberian uang pensiun bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperbaiki materi gugatan mereka.
Saluran WhatsApp
Ikuti
Jumat, 30 Oktober 2026
mahkamah konstitusi mk
Aturan Uang Pensiun Seumur Hidup untuk Anggota DPR Digugat ke MK
Dua warga negara, Lita Gading dan Syamsul Jahidin, mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), menuntut penghapusan skema pensiun bagi DPR yang dinilai tidak adil.
Politisi Sukabumi: Perpanjangan Jabatan Kepala Daerah dan DPRD Tanpa Pemilu Langgar Kedaulatan Rakyat
Perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD tanpa mellui pemilihan umum (Pemilu) tidak logis dan tidak menghormati azas demokrasi.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Tanggapi Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Usep, mengomentari putusan MK yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah. Putusan tersebut harus dihormati sebagai pijakan hukum yang kuat untuk pelaksanaan pemilu ke depan.
Imbas Putusan MK, Masa Jabatan DPRD 2024-2029 Harus Diperpanjang
Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai 2029, mengharuskan masa jabatan anggota DPRD diperpanjang
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Diselenggarakan Terpisah Mulai 2029
Keputusan pemisahan pemilu ini merupakan bagian dari amar putusan hakim untuk Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Perludem.
MK Putuskan Negara Wajib Gratiskan Pendidikan Dasar di Sekolah Negeri-Swasta
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendidikan dasar harus dijamin gratis oleh negara, tidak hanya di sekolah negeri tapi juga swasta.
MK Soal Pasal ITE: Hanya Individu yang Bisa Menggugat Pencemaran Nama Baik
Permohonan uji materi Pasal 27A UU ITE diajukan Daniel Frits Maurits Tangkilisan.
MK Putuskan Caleg Terpilih Dilarang Mundur untuk Maju Pilkada
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan atas gugatan mekanisme mundurnya calon legislatif (caleg) terpilih dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
MK Putuskan Pilkada Ulang di 24 Daerah, Termasuk Kabupaten Tasikmalaya dan Serang
Mahkamah Konstitusi (MK) menyelesaikan pembacaan putusan terhadap 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024.
Istri Mendes Batal Jadi Bupati, MK Putuskan Pilkada Serang Diulang
MK juga memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Serang.
Vicky Prasetyo Harus Terima Kenyataan, MK Tolak Gugatannya di PHPU Bupati Pemalang
Paslon Bupati - Wakil Bupati Pemalang, Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi, harus menerima kenyataan setelah permohonan mereka dalam PHPU Bupati Pemalang ditolak oleh MK.
Nasib Pendidikan Agama Di Sekolah Usai Uji Materi Ditolak MK?
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi para pemohon agar pendidikan agama dijadikan sebagai pilihan mata pelajaran, dan bukan sebagai kewajiban ditolak mentah-mentah oleh MK.
Termasuk Sukabumi, KPU sebut 5 Daerah di Jabar Berpotensi Gugat Hasil Pilkada ke MK
Meski begitu, KPU Jabar menyebut bahwa hal ini masih bersifat indikasi awal karena pihaknya masih menunggu hasil rekapitulasi resmi.
Aksi Massa Kawal Putusan MK di DPRD Jabar Berujung Ricuh
Ribuan orang melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD abar, Kamis (22/8/2024), sebagai respons terhadap seruan "Peringatan Darurat" yang viral di media sosial, sekaligus mengawal keputusan MK soal persyaratan Pilkada.
Kawal Putusan MK, Netizen Ramai Unggah Gambar Peringatan Darurat Di Medsos
Gambar peringatan darurat bermunculan di media sosial setelah DPR RI dan Pemerintah menolak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Lambang Burung Garuda berlatar biru dongker memenuhi media sosial.
Aturan Berubah! Mengintip Peluang Partai Non Parlamen di Sukabumi Mengusung Calon Pilkada
Aturan syarat pengusungan pencalonan kepala daerah mengalami perubahan. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional.
Detail Putusan MK: Parpol Bisa Usung Calon Kepala Daerah Meski Tak Dapat Kursi DPRD
MK menafsirkan ulang syarat persentase suara selain kursi.
MK Ubah Ambang Batas Pencalonan, PDIP Mungkinkan Usung Anies di Pilkada Jakarta
Pencalonan gubernur DKI Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg.
PTUN Menangkan Anwar Usman, Batalkan SK Suhartoyo Sebagai Ketua MK
Meski gugatannya dikabulkan, PTUN menolak permohonan Anwar Usman agar kembali jadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
Sukabumi
Waketu DPRD Kota Sukabumi dari PDIP Turunkan Foto Wapres Gibran Buntut Putusan MK soal Ijazah
Sukabumi
Lima Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Cibuaya Sukabumi, Dua Orang Masih Hilang
Sukabumi
Jembatan Kompa Parungkuda Sukabumi Mulai Buka-Tutup, Bakal Ditutup Total 40-50 Hari
Jawa Barat
Stasiun Sukabumi Tertinggi Kedua di Jabar, Penumpang Naik KA Jarak Jauh Daop 1 Sepanjang 2025
Sukabumi