SUKABUMIUPDATE.com – Pembangunan Masjid di Kampung Cisayar RT 007/RW 008, Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, mendapat sorotan tajam dari Ketua Forum Aktivis Sukabumi untuk Rakyat (Fraksi Rakyat), Rozak Daud. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi untuk segera menghentikan pengalokasian anggaran bagi proyek yang dinilai tidak efisien tersebut.
Rozak mengungkapkan, proyek pembangunan Masjid Al Afghani tersebut tercatat telah dua kali menerima kucuran dana pada tahun 2021 dan 2022 dengan total mencapai Rp3,5 miliar. Namun, hingga pertengahan 2026, kondisi bangunan dinilai belum layak digunakan secara fungsional oleh masyarakat.
“Kita harus malu terhadap masyarakat. Alim ulama di kampung-kampung yang ingin membetulkan masjid bocor saja atau MCK masjid, banyak yang harus panas-panasan dengan tulus meminta-minta di jalan. Kalau pun meminta bantuan ke pemerintah harus ngemis-ngemis, itu pun bantuannya sangat terbatas bagi yang sedang beruntung,” ujar Rozak kepada sukabumiupdate.com, Jumat (15/5/2026).
Baca Juga: Longsor di Perum BMI 3 Ciambar, Keluarga Terdampak Soroti Konstruksi Tebing
Menurut Rozak, anggaran miliaran rupiah yang "terkunci" di satu titik tersebut mencederai rasa keadilan. Ia mengalkulasi bahwa dana Rp3,5 miliar seharusnya bisa menyentuh ratusan masjid jami di pelosok Sukabumi yang kondisinya memprihatinkan.
“Bayangkan saja kalau Rp3,5 miliar digunakan untuk membantu pembangunan masjid jami di kampung-kampung, bisa menyelesaikan 300 sampai 400 masjid dengan nilai bantuan yang variatif. Ini lebih maslahat dan manfaat dibanding membangun satu masjid tetapi tidak ada faedahnya dengan menghamburkan uang,” tuturnya.
Lebih jauh, Fraksi Rakyat mencium adanya dugaan relasi kuasa yang membuat Pemkab begitu "royal" menggelontorkan anggaran untuk proyek Masjid Cisayar. Rozak meminta pemerintah memberikan penjelasan transparan kepada publik mengenai urgensi dan alasan teknis di balik membengkaknya biaya tersebut.
Baca Juga: Tak Ada Sukabumi dan Cianjur, Daftar 50 SMA Negeri di Jabar dengan Nilai TKA 2026 Tertinggi
“Jangan karena relasi kuasa sehingga pemerintah begitu gampang menganggarkan sesuatu yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Pemerintah harus memberikan alasan yang tepat dan dimengerti publik kenapa untuk satu masjid itu harus menelan anggaran miliaran rupiah, bahkan ada rencana dianggarkan lagi,” ungkapnya.
Mengingat polemik ini sudah menjadi konsumsi publik, Rozak mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan melakukan audit atau pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran pembangunan Masjid Cisayar.
“Masalah ini sudah jadi isu yang bergulir ke publik, penegak hukum jangan diam. Karena diamnya penegak hukum atas masalah ini, rakyat akan ragu dengan integritas penegak hukum,” pungkasnya.
