SUKABUMIUPDATE.com – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Dadang Hermawan, mendampingi anggota DPR RI, Zainul Munasichin, dalam kegiatan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan BPJS Kesehatan di GOR Surade, Kabupaten Sukabumi, Minggu (1/3/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum evaluasi terbuka terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya menu selama Ramadan yang menuai sorotan warga, serta keterkaitannya dengan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Turut hadir dalam kegiatan itu perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), perwakilan BPJS Kesehatan, kader PKB se-Dapil VI, serta masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Dadang Hermawan menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar sosialisasi, melainkan juga bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepesertaan BPJS Kesehatan serta partisipasi aktif dalam mengawasi implementasi Program MBG di lapangan, terutama selama bulan Ramadan.
Baca Juga: Pria di Sukaraja Kepergok Sembunyi, Diduga Bobol Rumah Mantan Majikan Lebih dari 10 Kali
“Kegiatan ini menjadi ruang dialog. Selain memahami manfaat BPJS Kesehatan, masyarakat juga harus ikut mengawasi pelaksanaan MBG agar berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dengan warga serta para kader di Dapil VI.
Sementara itu, Zainul Munasichin menyampaikan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan MBG di Dapil VI berjalan sesuai aturan.
“Kami ingin memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Dapil VI berjalan sesuai ketentuan. Apalagi selama Ramadan ada beberapa keluhan masyarakat terkait menu yang dibagikan,” ujar Zainul.
Ia menjelaskan, selama bulan puasa menu yang disalurkan berupa makanan kering dan dibagikan secara rapel setiap dua hari sekali. Namun, sejumlah warga mempertanyakan kualitas, komposisi, hingga standar harga menu yang diterima.
“Sudah kami sampaikan ke BGN agar ada evaluasi menyeluruh. Kami ingatkan dengan tegas kepada SPPG-SPPG supaya tidak mengurangi kualitas makanan, termasuk dari sisi harga dan komposisi,” tegasnya.
Baca Juga: Nekat! Tinggalkan Motor Sendiri, Pria Berbaju Serba Hitam Gasak Aerox Rp20 Juta di Cisaat
Zainul juga menyoroti sikap sebagian pengelola SPPG yang dinilai kurang terbuka terhadap kritik. Menurutnya, transparansi dan komunikasi menjadi kunci keberhasilan program nasional tersebut.
“Ini program Presiden. Jangan alergi terhadap kritik. Kalau ada yang komplain, ajak dialog. Jelaskan rincian harga dan komposisinya secara terbuka supaya tidak muncul prasangka,” katanya.
Ia menambahkan, sanksi perlu dipertimbangkan apabila pelanggaran terjadi berulang dan tidak ada upaya perbaikan.
“Kalau hanya satu-dua hari dan langsung diperbaiki, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah diingatkan dan menunya tidak berubah dalam waktu lama, tentu perlu ada langkah tegas,” ujarnya.(adv)
