SUKABUMIUPDATE.com – Wakil Bupati Sukabumi Andreas membuka Musyawarah Daerah (Musda) XII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sukabumi di Hotel Augusta, Kecamatan Cicantayan, Selasa (21/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Andreas menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang religius dan berakhlak.
Menurut Andreas, Musda bukan sekadar agenda organisasi untuk memilih kepengurusan baru, melainkan forum strategis untuk melakukan konsolidasi, evaluasi, serta merumuskan langkah-langkah yang bermanfaat bagi umat dan daerah.
"Pelaksanaan Musda ke-12 MUI Kabupaten Sukabumi pada kesempatan hari ini bukan sekadar agenda rutin organisasi untuk memilih kepengurusan baru semata, tetapi merupakan sarana strategis untuk melakukan konsolidasi, evaluasi, dan merumuskan langkah-langkah strategis demi kemaslahatan umat," ujarnya.
Andreas menilai tema Musda XII MUI Kabupaten Sukabumi, "Istiqomah dalam Dakwah dan Khidmatul Ummah Menuju Kabupaten Sukabumi yang Mubarokah", sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menempatkan nilai-nilai religius sebagai salah satu fondasi utama.
Menurutnya, ulama dan umara harus terus berjalan beriringan sebagai pelayan umat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, membimbing kehidupan beragama, serta menjaga persatuan dan kerukunan.
Baca Juga: MUI Jabar soal Boti Hunter: Kritik kepada Pemerintah agar Persoalan LGBT Tidak Dibiarkan
Ia juga mengajak seluruh keluarga besar MUI Kabupaten Sukabumi untuk terus istiqamah menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.
"Di era digital dan globalisasi saat ini, tantangan yang dihadapi umat semakin beragam. Karena itu, peran ulama sangat penting untuk membentengi akidah masyarakat, menangkal paham-paham yang menyimpang, serta menjadi perekat sosial di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk," katanya.
Andreas menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan mental dan spiritual masyarakat.
"Karena itu kami sangat mengharapkan dukungan, doa, dan bimbingan dari para kiai, alim ulama, serta seluruh pengurus MUI agar Kabupaten Sukabumi senantiasa mendapat petunjuk, keberkahan, dan rida Allah SWT," ucapnya.
Ia pun berharap Musda dapat berjalan secara demokratis, bermartabat, dan menghasilkan kepengurusan yang mampu memperkuat peran MUI sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
"Siapa pun yang terpilih nanti, kami berharap sinergi antara MUI dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus terjalin untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah," tambahnya.
Baca Juga: MUI Jabar Siapkan Kajian Akademik Soal LGBT, Akan Disampaikan ke Pemerintah dan DPR
Sementara itu, Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Barat, KH Aang Abdullah Zein, menegaskan bahwa kepengurusan MUI Kabupaten Sukabumi yang akan terbentuk harus mampu menjalankan tiga fungsi utama organisasi.
"Sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi MUI, yaitu sebagai Khadimul Ummah, Himayatul Ummah, dan Sadiqul Hukumah. Artinya menjadi pelayan umat, menjaga akidah masyarakat, dan menjadi mitra pemerintah," ujarnya.
Selain itu, Aang berpesan agar kepengurusan yang baru selalu mengedepankan akhlak dalam menjalankan roda organisasi.
"Pesannya sesuai aturan main organisasi. Yang paling utama adalah mengedepankan akhlak," katanya.
Terkait program kerja, Aang berharap hasil Musda dapat mengacu pada keputusan Musda MUI Provinsi Jawa Barat dan diterjemahkan melalui program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Ia juga berharap kepengurusan yang baru mampu meningkatkan kinerja dibandingkan periode sebelumnya.
"Harapannya tentu menjadi lebih baik dari periode sebelumnya. Kita harus melihat kondisi masyarakat dan menyesuaikan program dengan kebutuhan umat serta harapan para sesepuh," ujarnya.
Menanggapi persoalan dukungan anggaran operasional MUI di tingkat kabupaten dan kota, Aang menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki alokasi yang berbeda sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.
Ia mencontohkan, anggaran operasional MUI Kota Banjar berkisar Rp40 juta per tahun, sementara di Kabupaten Bandung mencapai sekitar Rp15 miliar.
"Besarnya anggaran disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Kabupaten Sukabumi memiliki 47 kecamatan, sehingga tentu kebutuhannya berbeda. Kalau memungkinkan bisa ditingkatkan, tetapi yang paling penting adalah amanah dalam mengelola anggaran. Jangan sampai memalukan," pungkasnya.
