MUI Jabar soal Boti Hunter: Kritik kepada Pemerintah agar Persoalan LGBT Tidak Dibiarkan

Sukabumiupdate.com
Selasa 21 Jul 2026, 21:30 WIB
MUI Jabar soal Boti Hunter: Kritik kepada Pemerintah agar Persoalan LGBT Tidak Dibiarkan

Sekretaris Umum MUI Jabar, Jamjam Erawan. (Sumber Foto: SU/Ibnu)

SUKABUMIUPDATE.com - Fenomena aksi sweeping jalanan bertajuk Boti Hunter yang belakangan menyita perhatian publik di media sosial, khususnya yang dikaitkan dengan aksi sekelompok warga di Kota Bogor, memantik tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat.

MUI menilai kemunculan fenomena tersebut bisa dipahami sebagai bentuk kegelisahan sebagian masyarakat sekaligus kritik agar persoalan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) mendapat perhatian dan penanganan yang tepat.

Sekretaris Umum MUI Jabar, Jamjam Erawan, mengatakan fenomena sosial yang sedang viral ini tidak bisa dilihat hanya dari sudut pandang mendukung atau menolak aksi yang dilakukan kelompok tertentu.

"Persoalannya bukan dukung-mendukung, tetapi kita pahami bahwa mereka mungkin sudah geram. Atau bisa jadi ini adalah kritikan halus kepada kami, kritikan halus kepada pemerintah, kritikan halus kepada semua pihak. Jangan dibiarkan," tegas Jamjam Erawan saat ditemui awak media usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) MUI Kabupaten Sukabumi di Kecamatan Cicantayan, Selasa (21/7/2026).

Menurut Jamjam, persoalan LGBT memerlukan penanganan yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, ulama, akademisi, hingga masyarakat.

"Semua elemen harus bahu-membahu bersama-sama menyamakan persepsi dan langkah. Tidak cukup hanya dalam bentuk imbauan yang dilakukan oleh agamawan, tetapi ada langkah-langkah yang harus dilakukan," ujarnya.

Baca Juga: MUI Jabar Siapkan Kajian Akademik Soal LGBT, Akan Disampaikan ke Pemerintah dan DPR

Ia menilai pendekatan terhadap individu yang memiliki orientasi seksual berbeda tidak bisa dilakukan secara seragam karena setiap orang memiliki latar belakang dan faktor yang berbeda.

"Pendekatannya tidak bisa digeneralisasi. Kemungkinan mereka bisa terjerumus ke situ ada banyak faktor," tuturnya.

Karena itu, menurut Jamjam, diperlukan kajian yang melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk menentukan pendekatan yang tepat.

"Bagaimana melakukan terapi, bagaimana pendekatannya kepada setiap orang, itu tidak bisa sama karena latar belakangnya berbeda-beda," katanya.

Meski demikian, Jamjam menegaskan bahwa individu yang memiliki orientasi seksual berbeda tetap harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki martabat dan tidak boleh menjadi sasaran perundungan maupun kekerasan.

"Bukan berarti mereka dicaci, dimaki, dan dibuang. Mereka jadikan sebagai lahan dakwah kita, lahan amal saleh kita, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada fitrahnya," ujar Jamjam.

Ia menambahkan bahwa setiap orang tetap merupakan hamba Allah yang harus dihormati sebagai sesama manusia.

"Kalau sudah terjadi, tetap saja mereka hamba Allah. Hamba Allah itu tetap harus dimuliakan siapa pun itu. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang terbaik sesuai hasil kajian dan berbagai disiplin ilmu," tegasnya.

Hingga saat ini, MUI Jawa Barat masih melakukan kajian akademik dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap isu tersebut. Hasil kajian itu nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kepada pihak terkait.

"Untuk sementara kami sekarang baru imbauan dan melakukan kajian. Kita undang semua orang yang peduli terhadap itu, kemudian kita kaji bersama-sama sehingga nanti akan melahirkan sebuah rekomendasi," pungkasnya.

Berita Terkait
Berita Terkini