SUKABUMIUPDATE.com – Setelah sempat diwarnai aksi unjuk rasa penolakan oleh warga Desa Sirnarasa, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Cisolok–Cisukarame, PT Daya Mas Cisolok Geothermal (DMCG) akhirnya memberikan klarifikasi.
Pimpinan DMCG, Doni Masditok, menegaskan bahwa dinamika yang terjadi bukan merupakan bentuk penolakan, melainkan kekhawatiran warga yang membutuhkan penjelasan lebih rinci.
"Mungkin kami luruskan, mungkin bukan penolakan ya. Kami menganggapnya bukan penolakan tapi adalah beberapa warga yang masih khawatirlah dan butuh informasi lebih lanjut tentang kekhawatiran warga," kata Doni kepada awak media usai mengikuti sosialisasi di Desa Sirnarasa.
Menindaklanjuti surat resmi dari pihak kecamatan dan pemerintah desa, pada Kamis (12/2/2026) DMCG menggelar sosialisasi terbuka bagi warga dari empat dusun di Desa Sirnarasa. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimcam, BKPSDM Kabupaten Sukabumi, perwakilan Pemerintah Provinsi, Kementerian ESDM melalui Direktorat EBTKE, tokoh adat Kasepuhan Gelar Alam, tokoh agama, serta aparat Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).
Baca Juga: Komisi II DPRD Jabar Soroti Fasilitas Riset Pelestarian Penyu Hijau di Pantai Pangumbahan
Dalam kegiatan tersebut, materi tidak disampaikan langsung oleh pihak perusahaan, melainkan oleh akademisi dari Universitas Padjadjaran, yakni Profesor Nana Sulaksana dan Dewi Gentana yang merupakan pakar di bidangnya.
"Dan tadi pun setelah paparan ada diskusi tanya jawab dan alhamdulillah di sambut positif. Jadi warga pun tadi sudah bikin kesepakatan bersama dan alhamdulillah adalah sudah clear dan mereka menerima Geothermal ini untuk segera untuk kembali melanjutkan aktivitasnya seperti yang dulu. Alhamdulillah sudah sepakat semua dari empat dusun di Desa Sirnarasa," bebernya.
Menurut Doni, dalam sesi diskusi warga mempertanyakan berbagai potensi dampak proyek geothermal, seperti kemungkinan terjadinya gempa, longsor, hingga gangguan terhadap cadangan air.
Ia menjelaskan bahwa seluruh kekhawatiran tersebut telah dijawab secara ilmiah melalui studi teknis, salah satunya melalui soil investigation atau studi kestabilan tanah yang dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga serta TNGHS.
Baca Juga: 2 Pria di Bogor Terciduk Curi Kabel Listrik KRL, KAI Ungkap Dampak Bahayanya bagi Perjalanan
"Kami lakukan investigasi tanah di titik-titik calon wellpad, power plant, dan jalan. Kalau misalnya tanah stabilnya di kedalaman 20 meter, maka pondasi harus lebih dari itu agar bangunan tetap aman dan tidak memicu longsor," terangnya.
Apabila hasil studi menunjukkan lokasi tidak aman, perusahaan menyatakan siap memindahkan titik pembangunan ke area yang lebih stabil. Selain itu, berbagai langkah mitigasi teknis seperti pembangunan turap dan penanaman cover crop juga disiapkan untuk mengurangi risiko pada lereng rawan longsor.
DMCG mengelola Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Cisolok seluas 15.000 hektare. Namun, Doni menegaskan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan fisik hanya sekitar 20 hektare dari total wilayah tersebut.
"Geothermal itu minim lahan. Dari 15.000 hektare, yang dipakai hanya 20 hektare. Sisanya tidak kami apa-apakan, tetap seperti kondisi semula," ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sebagian besar area berada di kawasan Taman Nasional, sehingga perusahaan wajib melalui tahapan studi lingkungan, AMDAL, serta studi keanekaragaman hayati sebelum mengurus Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) dari Kementerian Kehutanan.
Baca Juga: Manfaatkan Limbah MBG, Bupati Sukabumi Resmikan Reaktor Biogas dan Solar Dryer House
"Jadi setelah itu, izin tersebut keluar, baru kami bisa beraktivitas fisik. Misalkan seperti kita buka lahan, kita bikin infrastruktur seperti infrastruktur jalan, pembangunan jalan, dan juga nanti pembangunan wellpad," ungkapnya.
Doni menambahkan, target kapasitas awal PLTP Cisolok adalah 2 x 25 megawatt atau total 50 megawatt, dengan target Commercial Operation Date (COD) pada akhir 2029.
"Generationnya itu dihitungnya kilowatt hour, ya setiap hari kita generate segitu, 50 megawatt. Pengelolahan itu dari kontrak sih sekitar 30 tahun. Jadi sekitar 30 tahun ya mungkin nanti diperpanjang atau nanti pemerintah seperti apa, kami juga tergantung pemerintah," tandasnya.
