SUKABUMIUPDATE.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi menggelar sosialisasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP tahun 2025 kepada seluruh kepala SMP se-Kabupaten Sukabumi. Kegiatan ini dipusatkan di SMPN 3 Cibadak, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Rabu (4/6/2025).
Sekretaris Disdik Kabupaten Sukabumi, Khusyairin, menyebut mulai tahun ini terjadi perubahan istilah dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi SPMB, seiring putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pendidikan dasar harus benar-benar gratis.
“Dengan putusan MK tersebut, kami bertekad bahwa proses penerimaan siswa baru tahun ini harus nol rupiah. Artinya, benar-benar gratis untuk seluruh sekolah negeri. Termasuk seragam dan perlengkapan lainnya, tidak boleh ada pungutan apa pun,” kata Khusyairin.
Ia menyampaikan bahwa perlahan kebijakan pendidikan gratis juga akan menyentuh sekolah swasta, terutama untuk peserta didik dari kalangan tidak mampu. Namun, Khusyairin mengakui ada tantangan tersendiri karena mekanisme pembiayaan sekolah swasta berbeda.
Baca Juga: Dugaan Pelecehan Pelajar di Simpenan, Disdik Sukabumi Minta Pelaku dan Korban Dilindungi
“Kalau swasta, biaya operasional mereka memang tidak dibiayai pemerintah. Terutama sekolah berasrama atau boarding school, masih ada biaya non-pendidikan yang merupakan tanggung jawab yayasan dan orang tua murid. Tapi secara prinsip, bagi masyarakat tidak mampu, harus tetap gratis,” jelasnya.
Salah satu pertanyaan yang paling banyak disampaikan para kepala sekolah dalam forum tersebut adalah tentang bagaimana sekolah swasta membiayai operasional jika semua peserta didik harus gratis.
“Karena guru swasta tidak digaji pemerintah. Tapi pemerintah sekarang sedang menyiapkan konsep, termasuk kemungkinan semua guru disertifikasi dan dibayar oleh negara. Proses ini bertahap, tidak bisa instan. Jadi saya minta pihak swasta tidak panik, tunggu informasi resmi dari pemerintah,” ucap Khusyairin.
Terkait kesiapan sekolah, ia memastikan seluruh sekolah negeri sudah siap menerapkan kebijakan pendidikan gratis. “Saya sudah tugaskan Kabid SMP sebagai penanggung jawab. Beliau saya minta hadir penuh di lokasi sampai acara selesai,” ujarnya.
Ia juga menegaskan Disdik ingin mewujudkan pendidikan dasar yang berkeadilan dan tetap bermutu, tanpa membebani orang tua dengan pungutan-pungutan yang selama ini kerap muncul.
“Kita ingin perubahan besar, tapi tanpa mengorbankan mutu pendidikan. Biaya samen, perpisahan, kenaikan kelas, itu semua tidak boleh ada lagi. Bahkan pungutan atas nama komite pun sekarang kami larang,” katanya. (ADV)
