SUKABUMIUPDATE.com – DPD Partai Golkar Jawa Barat menyampaikan bahwa pergantian Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi dari Marwan Hamami kepada Deden Nasihin telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Nurmansyah, untuk meluruskan isu yang menyebutkan bahwa keputusan tersebut dilakukan sepihak oleh Ketua DPD Golkar Jabar Ace Hasan Syadzily, apalagi dikaitkan dengan kepentingan menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Jawa Barat.
“Pak Ace (Ketua DPD Golkar Jabar) menyampaikan kepada saya bahwa ini sudah sepengetahuan dan persetujuan Ketua Umum. Saya yakin beliau tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan,” ujar Nurman dalam keterangannya kepada sukabumiupdate.com, Minggu (5/5/2025).
Baca Juga: Angkat Isu TPPO, DP3A Sukabumi Dukung Produksi Film Edukasi “Senja yang Hilang”
"Saya merasa tidak nyaman dengan pemberitaan yang menyudutkan Pak Ace, seolah keputusan ini dibuat sepihak atas dasar kehendak beliau dan bersifat politis karena menjelang musda," tambahnya.
Ia menyatakan, bila ada pihak yang masih meragukan keabsahan keputusan tersebut, dipersilakan untuk mengecek dokumennya langsung ke Plt Ketua Golkar Kabupaten Sukabumi atau pengurus terkait.
Nurmansyah menekankan bahwa pemberhentian Marwan Hamami merupakan hasil tindak lanjut dari aspirasi internal. Pengurus DPD Golkar Kabupaten Sukabumi meminta penegakan disiplin organisasi, termasuk pergantian ketua.
Meskipun demikian, kata Nurman, Ketua kami tidak serta merta menerima dan membuat keputusan. Akan tetapi menindaklanjuti laporan sesuai mekanisme Partai. “Saya tahu betul Pak Ace sangat berhati-hati dalam membuat keputusan, dan selalu mengacu pada aturan partai, apalagi menyikapi laporan yang terkait pribadinya”
Menurut Nurman, Ketua DPD Golkar Jabar sangat berhati-hati dalam menyikapi laporan dari bawah, termasuk laporan yang menyangkut dirinya secara pribadi. Semua keputusan yang diambil telah sesuai dengan aturan organisasi.
Nurman juga mengimbau seluruh kader dan simpatisan untuk menahan diri serta berpikir jernih dalam menghadapi dinamika internal partai.
Meski demikian, Nurmansyah menyampaikan apresiasinya atas kontribusi Marwan Hamami dalam membesarkan Golkar, terutama pada Pileg dan Pilkada 2024.
“Beliau tokoh dan panutan bagi saya. Tapi sebagai kader, kita harus taat terhadap keputusan partai,” ujarnya.
Saat ditanya siapa pengurus yang mengajukan aspirasi pergantian tersebut, Nurman enggan menyebutkan. “Itu bukan domain publik. Saya bicara untuk meluruskan bahwa ini bukan intervensi dari atas, tapi murni aspirasi dari bawah,” katanya.
Sebagai penutup, Nurman mempersilakan pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan ini untuk menempuh jalur Mahkamah Partai. “Golkar adalah partai yang demokratis dan menjunjung tinggi hak kader. Jika ada keberatan, silakan ajukan melalui Mahkamah Partai agar semuanya jelas, clean and clear,” pungkasnya.
Sebelumnya kepada sukabumiupdate.com, Ketua Bidang Komunikasi, Media, dan Penggalangan Opini DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, Aris Rindiansyah. Menyampaikan bahwa isu pemberhentian Marwan Hamami mulai berembus sejak April lalu.
“Jadi memang isunya ini sudah lama, kita menanggapinya sebagai bagian dari dinamika, tapi kalaupun memang di Plt-kan atau dibebastugaskan harusnya kan melalui mekanisme organisasi, ada pemanggilan dan sebagainya tidak tiba-tiba seperti ini,“ ujar Aris kepada sukabumiupdate.com pada Sabtu (3/5/2025).
“Alasan yang munculnya itu terkait persoalan pribadi antara pak Marwan sendiri dengan Ketua DPD Jabar, dan menurut saya kalau memang ini pure persoalan pribadi ya selesaikan di ranah yang lain bukan di internal partai,” kata dia.
Terlebih, pemberhentian Marwan Hamami dianggap terlalu memaksakan dan dilakukan secara sepihak, mengingat DPD Golkar Kabupaten Sukabumi sedang dalam keadaan baik-baik saja.
“Kalau sebelumnya ada konflik di internal Golkar Sukabumi mungkin kita terima-terima saja, tapi ini kan tidak ada persoalan apa-apa tapi tiba-tiba pak Marwan diPlt-kan,“ ucapnya.
“Selain itu menurut saya kalau berbicara kinerja pak Marwan ketika menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi ini ya cukup bagus lah, masyarakat juga tahu, pak Marwan pimpin tiga periode Ketua DPD, dua kali pemenang Pileg dan tiga kali pemenang Pilkada, ini kan prestasi,” sambung dia.
Lebih lanjut, Aris juga menyinggung ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak-Juknis) DPP Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur bahwa pemberhentian hanya dapat dilakukan dalam kondisi mendesak.
“Ya menurut saya ini sepihak, karena kalau melihat aturan juklak dan juknis DPP no 2 tahun 2025, di ketentuan peralihan ini kan sudah jelas pemberhentian itu dilakukan ketika ada pelanggaran berat dan lain sebagainya,” tutur dia.
Di sisi lain, Aris memandang, Ketua DPD Golkar Provinsi Jabar telah mengabaikan arahan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia yang meminta untuk tidak ada pemberhentian menjelang Musyawarah Daerah (Musda) dilaksanakan.
“Selain itu kan per tanggal 22 April ini Ketum Bahlil ini memberikan arahan untuk jangan dulu ada plt-plt an, dan hemat saya itu agar tidak ada konflik kepentingan menjelas musda Provinsi atau Kabupaten,” tandasnya.
Selain itu, Plt yang ditunjuk untuk menggantikan Marwan adalah Dede Nasihin yang merupakan kader partai Golkar Cianjur. “Nah dari sisi penunjukan plt juga kan kita bisa menilai, kalau memang pak Marwan bersalah kan masih banyak kader Sukabumi, kenapa harus menunjuk kader daerah lain, nah ini juga kan menjadi pertanyaan besar buat kita,” tandasnya.
