SUKABUMIUPDATE.COM - Tensi terus memanas pasca deklarasi dan pendaftaran capres - cawapres untuk Pilpres 2024. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang merasa tersudut dengan isu ‘menzalimi’ Jokowi dan keluarganya memilih menjawab dengan blak-blakan, termasuk Jokowi dan orang-orang terdekatnya yang sempat bermanuver dan meminta dukungan untuk jabatan 3 periode sebagai Presiden RI.
Alasan PDIP buka suara soal manuver Jokowi minta 3 periode diungkap oleh salah satu kadernya, Deddy Sitorus kepada tempo.co. Menurut Deddy, mereka harus mengungkap manuver tersebut meskipun Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri selalu mewanti-wanti agar tidak menyerang di muka publik.
Deddy menyatakan Megawati selalu mengingatkan seluruh kader partainya bahwa mereka adalah pendukung pemerintah. Karena itu, menurut dia, selama ini PDIP selalu melakukan kritik melalui tidak secara terbuka di publik.
"Kritik disampaikan secara langsung melalui saluran yang ada," kata Deddy kepada Tempo, Jumat, 27 Oktober 2023.
Ia mengakui beberapa hari terakhir sejumlah kader PDIP membongkar manuver politik Jokowi soal tiga periode. Salah satunya, Adian Napitupulu yang menegaskan permintaan
Jokowi itu ditolak oleh PDIP.
Deddy menyatakan rekan-rekannya di PDIP membuka manuver tersebut karena rakyat butuh penjelasan logis atas kondisi politik saat ini. Pasalnya lanjur Deddy narasi yang berkembang saat ini menempatkan PDIP sebagai pihak yang menzalimi Jokowi dan keluarganya.
"Ada penggiringan opini di ruang publik seolah-olah kekacauan ini karena kesalahan atau kesombongan PDI Perjuangan yang menyakiti Presiden dan keluarganya," kata dia.
Itu fitnah. Deddy menegaskan partainya tak pernah sekalipun menghina Jokowi. Deddy bahkan menuding orang-orang pihak yang berada di belakang presiden dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai pihak yang selama bertahun-tahun melakukan penghinaan.
"Kader-kader PDI Perjuanganlah yang konsisten membela kehormatan Presiden, pemerintah dan keluarganya. Sementara orang-orang yang mendapat manfaat bahkan relawan-relawan yang menjadi komisaris atau mendapatkan akses ke pemerintah tidak pernah terlihat pasang badan," lanjut Deddy.
Dia pun sepakat dengan pernyataan Adian Napitupulu bahwa pindahnya Gibran Rakabuming dari PDIP sebagai ujung dari upaya oligarki politik dan bisnis yang hendak memaksakan presiden tiga periode, perpanjangan jabatan dan penundaan pemilu.
"Itu rakyat harus tahu," ujarnya.
Baca Juga: PDIP: Secara De Facto, Keanggotaan Gibran Berakhir Usai Daftar Cawapres
Catatan tempo.co, menulis bahwa usulan Jokowi menjabat tiga periode sempat mencuat beberapa tahun lalu. Berkali-kali dilontarkan oleh sejumlah tokoh mulai dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan hingga jajaran menteri seperti Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Masih dari tempo.co, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga mengungkap adanya upaya mengakali jabatan presiden tiga periode oleh menteri kabinet pemerintahan presiden Jokowi. Namun, Hasto mengklaim PDIP kukuh dengan konstitusi yang melarang jabatan presiden tiga periode.
“Sikap-sikap ketua umum partai yang menyuarakan itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah (presiden),” kata Hasto kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Oktober 2023.
“Saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia bahwa itu (permintaan tiga periode) ada melalui pihak-pihak lain,” tegas Hasto.
Deddy Sitorus mengatakan partainya menolak permohonan Jokowi karena memilih menjalankan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Menurut UUD 1945 jabatan presiden itu hanya boleh selama dua periode.
“Mengubahnya hanya boleh jika ada kegentingan yang memaksa, bukan karena memaksakan kepentingan,” kata dia.
Hubungan PDIP dan Jokowi dikabarkan memanas setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Pasangan yang diusung Gerindra, Golkar, PAN dan lainnya ini akan berhadapan dengan pasangan yang diusung oleh PDIP dkk, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
PDIP meradang karena Gibran adalah kadernya dan menjadi Wali Kota Solo setelah diusung oleh partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri itu.
.
Sumber: tempo.co (ADIL AL HASAN|MAJALAH TEMPO)
