SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi kendala yang dihadapi PT PLN (Persero) dalam mengamankan stok batu bara kalori medium untuk pembangkit listrik.
Bahlil menjelaskan bahwa akar masalahnya terletak pada timpangnya harga jual domestik (Domestic Market Obligation/DMO) yang jauh lebih rendah ketimbang harga pasar internasional.
Pengakuan ini disampaikan Bahlil usai Ramson Siagian, anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra, mempertanyakan performa pembangkit PLN yang dinilai menjadi biang keladi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa.
Baca Juga: Babi Hutan Serang Lahan Jagung di Cidolog: 50 Persen Hancur, Petani Was-was Gagal Panen
“Ini ramai di media sosial terjadi Jawa blackout. Pak Menteri harus mem-push Dirut PLN sehingga jangan terjadi blackout juga seperti di Sumatera,” kata Ramson, dikutip dari Tempo.co.
Menanggapi hal itu, Bahli mengatakan saat ini perusahaan tambang menjual batu bara untuk kebutuhan PLN dengan harga DMO sebesar US$ 70 per ton. Sementara itu, Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode I Juni 2026 ditetapkan sebesar US$ 121,83 per ton untuk jenis kalori 6.322 kcal per kg. Sedangkan batu bara kalori medium atau 5.300 kcal/kg ditetapkan sebesar US$ 84,53 per ton.
Menurut Bahlil, selisih harga yang cukup lebar membuat pasokan batu bara kalori medium semakin terbatas karena produsen cenderung enggan menjual komoditas tersebut kepada PLN dengan harga DMO.
"Jadi, harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada. Itulah yang menjadi masalah," kata Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR, Senin, 15 Juni 2026.
Baca Juga: Ruas Jalan Parungkuda-Bojongpari Direkonstruksi, Pengerjaan Ditargetkan Rampung 120 Hari
Sebelumnya, Bahlil menegaskan, pemadaman listrik yang terjadi di berbagai wilayah belakangan ini bukan disebabkan oleh kelangkaan batu bara. Menurut dia, pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional masih aman. “Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka, itu tidak benar. Karena penugasan kami sudah mencapai 170 juta ton," ucap Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam, 11 Juni 2026.
Untuk mengatasi persoalan kekurangan batu bara ini, Kementerian ESDM akan membentuk tim pengadaan batu bara kalori medium guna memastikan kebutuhan pembangkit listrik PLN tetap terpenuhi. Tim tersebut akan melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, maka kami membentuk tim pengadaan. PLN, Dirjen Minerba, dan BPKP," ujar Bahlil.
Baca Juga: Suara Sukabumi dari Tugu Adipura, Mahasiswa Nusa Putra Kritik Kebijakan Tidak Pro Rakyat
Bahlil mengatakan total kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah telah menugaskan perusahaan-perusahaan tambang melalui skema DMO dengan total volume sekitar 190 juta ton.
"Dari 190 juta ton, yang sudah dilakukan konfirmasi sekitar 150–160 juta ton dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton," kata Bahlil.
Dengan demikian, dari total kebutuhan PLN sebesar 154 juta ton per tahun, sebanyak 134 juta ton telah memiliki kontrak pasokan. Artinya, masih terdapat sekitar 20 juta ton kebutuhan batu bara yang belum dikontrakkan.
Baca Juga: Antusiasme ARMY Tinggi, Konser ARIRANG BTS di Jakarta Tambah Hari
"Berarti kan tinggal kurang 20 juta ton yang belum dikontrakkan," ujarnya.
Meski demikian, Bahlil mengakui tantangan utama yang dihadapi PLN bukan sekadar pemenuhan volume pasokan, melainkan ketersediaan batu bara dengan spesifikasi kalori medium yang sesuai dengan kebutuhan pembangkit listrik.
"Saya harus akui bahwa PLN dalam 134 juta ton itu membutuhkan batu bara yang medium, yang kalorinya agak bagus," kata Bahlil.
Sumber: Tempo.co
