SUKABUMIUPDATE.com - Transaksi beras di sejumlah pasar tradisional di Kota dan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat tak terpengaruh kasus beras premium oplosan. Penjualan justru meningkat, karena warga kembali membeli beras curah atau eceran yang bisa dilihat dan dirasakan langsung kualitasnya.
Kasus beras oplosan mencuat setelah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman
bersama Satgas Pangan Polri mengungkap praktik curang berupa pencampuran beras kualitas rendah dan tinggi yang dijual dengan harga tinggi di pasaran. Praktik tersebut tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menciptakan persaingan tidak sehat di sektor pangan.
Menteri Pertanian menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku kecurangan pangan, mendapat dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk melindungi petani dan konsumen serta menjaga ketahanan pangan nasional.
Baca Juga: Termasuk Kota Sukabumi, 8 Organisasi Sekolah Swasta Gugat Dedi Mulyadi ke PTUN
Untuk memastikan dampak dari keberadaan beras oplosan, Tim Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar (BRMP TRI) langsung ke pasar-pasar tradisional dan toko beras di wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi. Mereka menginterview pedagang dan konsumen untuk memetakan persepsi publik dan memastikan bahwa kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Hasil pantauan menunjukkan sebagian besar konsumen justru semakin memilih beras eceran di pasar tradisional. Seperti yang terlihat di Pasar Pasundan, Kota Sukabumi, sejumlah pembeli menyatakan bahwa mereka merasa lebih yakin terhadap kualitas beras yang dibeli langsung dari pedagang.
“Saya lebih percaya beli beras di pasar. Dengan harga Rp74.000 per 5 kg, kualitasnya lebih bagus dibandingkan yang saya beli di supermarket. Saya juga bisa lihat langsung kondisi berasnya,” ujar seorang konsumen yang merupakan ibu rumah tangga.
Selain itu, hubungan personal antara pedagang dan pembeli di pasar tradisional menjadi salah satu faktor kepercayaan. Banyak konsumen mengaku lebih nyaman berbelanja langsung ke pasar karena merasa lebih aman dan jujur dalam transaksi.
Beberapa konsumen beras kemasan bahkan mengeluhkan penurunan kualitas beras yang mereka beli, seperti warna yang berubah menjadi kuning atau rasa yang tidak lagi sama setelah disimpan dalam waktu tertentu. Hal ini mendorong mereka untuk beralih ke beras curah yang kualitasnya dapat langsung diperiksa sebelum membeli.
Program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) juga menjadi garda depan pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan beras. Pemerintah menargetkan penyaluran SPHP sebanyak 1,2 juta ton sepanjang tahun 2024 dan 1,32 juta ton untuk periode Juli hingga Desember 2025.
Baca Juga: Ditemukan Tewas di Pantai Ciroyom, Nelayan Sukabumi yang Dihantam Ombak Laut Tegalbuleud
Pedagang berharap langkah tegas pemerintah ini tidak berhenti pada satu kasus, melainkan dilanjutkan sebagai bagian dari program jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan pangan nasional. Isu beras oplosan, yang semula dikhawatirkan mengganggu pasar, justru menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pasar tradisional sebagai pusat distribusi pangan yang aman, transparan, dan terpercaya.
