SUKABUMIUPDATE.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusa Putra University (NPU) menggelar nonton bareng (nobar) film Pesta Babi di lingkungan kampus pada Rabu (13/5/2026). Kegiatan itu berlangsung meskipun di tengah polemik penayangan film yang mendapat penolakan hingga pelarangan di sejumlah daerah.
Nobar film Pesta Babi yang diinisiasi Kabinet Nawasena BEM NPU itu tak sekadar menjadi agenda menonton film bersama, tetapi juga dibarengi dialog dan diskusi kritis mengenai kondisi sosial-politik di Indonesia.
Wakil Presiden Universitas Nusa Putra, Ahmad Brik Abdul Aziz, mengatakan kegiatan tersebut dilatarbelakangi keinginan mahasiswa untuk menghadirkan kesadaran mengenai apa yang mereka sebut sebagai “penjajahan gaya baru” di Indonesia.
Baca Juga: Truk Muatan Pasir Terbalik di Tanjakan Cikaso Sukabumi, Sopir Berhasil Selamatkan Diri
“Kabinet Nawasena BEM NPU ingin membawa kesadaran bahwa masih banyak penjajahan gaya baru di Indonesia. Di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia masih banyak penjajahan terhadap rakyat. Kami ingin membawa pertanyaan besar, ke mana narasi merdekanya Republik Indonesia ini ketika para pembuat kebijakan sangat jauh dari apa yang diinginkan rakyat sebenarnya,” ujar Ahmad Brik kepada Sukabumiupdate.com, Rabu (13/5/2026).
Menurutnya, film Pesta Babi dipilih karena dianggap merepresentasikan bentuk penyadaran sosial kepada masyarakat. Ia menilai film tersebut dapat menjadi alat gerakan baru dengan pendekatan berbeda agar masyarakat memahami bahwa Indonesia, secara substansi, belum sepenuhnya merdeka.
“Film ini representasi daripada bentuk penyadaran terhadap rakyat bahwa masih banyak spektrum penjajahan di Indonesia. Film ini membawa tools menjadi gerakan baru untuk penyadaran dengan metode baru agar masyarakat bisa memahami Indonesia secara negara belum merdeka seutuhnya,” katanya.
Baca Juga: Final Lomba Cerdas Cermat Resmi Akan Diulang, Ketua MPR: Juri Diganti
Sekitar 250 mahasiswa mengikuti kegiatan tersebut. Peserta berasal dari berbagai unsur organisasi kemahasiswaan di lingkungan kampus, mulai dari organisasi internal hingga organisasi ekstra kampus seperti GMNI, HMI, PMII, HIMAPA, dan PMKRI Komisariat Nusa Putra.
Meski film tersebut menuai polemik di sejumlah daerah, Ahmad Brik memastikan tidak ada tekanan maupun imbauan tertentu yang diterima panitia sebelum acara berlangsung. Ia menyebut kegiatan dilakukan dengan izin pihak universitas karena berlangsung di area kampus dan tidak melibatkan peserta dari luar lingkungan Nusa Putra.
“Tidak ada. Kami menggunakan izin pihak lembaga universitas karena kami berkegiatan di sekitar area kampus dan tidak mengundang pihak di luar kampus Nusa Putra,” ucapnya.
Baca Juga: UKM Pencak Silat Nusa Putra University Raih Juara Umum Kejuaraan Wilayah 2 Sukabumi 2026
Dalam kegiatan itu, BEM NPU juga mengangkat tema diskusi “Hari Ini Adalah Kolonialisme Bentuk Baru”. Tema tersebut dipilih karena mahasiswa menilai masih banyak bentuk penjajahan yang terjadi di Indonesia, termasuk normalisasi praktik korupsi di tengah masyarakat.
“Kami merasa masih banyak bentuk penjajahan di republik ini seperti rakyat yang sebenarnya sudah tahu akan pejabat-pejabat yang pasti korupsi namun di negeri ini dinormalisasikan. Ini salah satu bentuk daripada penjajahan, tetapi bedanya bukan bangsa lain yang menjajah, melainkan penjajahan gaya baru terhadap bangsa dan rakyat Indonesia,” tutur Ahmad Brik.
Ia menambahkan, respons mahasiswa selama nobar berlangsung cukup antusias dan partisipatif. Menurutnya, banyak peserta yang mulai mempertanyakan berbagai isu yang selama ini jarang muncul di media massa maupun media sosial.
Baca Juga: Diduga Kelebihan Muatan, Pick Up Bermuatan Besi Standing di Overpass Cibeureum
“Mereka banyak yang baru tersadar kenapa kebijakan seperti di Papua tidak pernah terlihat di media. Ada juga pertanyaan menarik, ketika hal sebesar ini yang dilakukan pemerintah tidak pernah terbawa ke media massa atau media sosial, apakah kita secara algoritma mengalami penjajahan juga,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, BEM NPU berharap kampus tetap menjadi ruang terbuka bagi mahasiswa untuk berdiskusi dan membangun kesadaran kritis terhadap berbagai persoalan sosial.
“Kampus tidak hanya menjadi tempat belajar teori, tetapi juga tempat tumbuhnya kesadaran kritis terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang masih terjadi,” pungkasnya.
