SUKABUMIUPDATE.com - Kota Sukabumi menjadi satu dari dua daerah di Indonesia yang menjadi lokasi proyek untuk peningkatan tata kelola jalan daerah. Program percontohan nasional ini, merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Japan International Cooperation Agency (JICA).
BACA JUGA: Seperti Apa Tata Kota Sukabumi Kedepan? Ini Kata Andri Hamami
Dikutip dari laman web resmi Humas dan Protokol Kota Sukabumi, https://humpro.sukabumikota.go.id/, program tersebut menjadi pembahasan workshop pertama proyek peningkatan tata kelola jalan daerah di Balai Kota Sukabumi, Senin (10/2/2020).
Hadir dalam kesempatan itu Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri Setiawan Hamami, Kepala Pusat Fasilitasi dan Infrastruktur Daerah Kementerian PUPR, Riono Suprapto dan perwakilan JICA, Mr. Kawabata.
''Alhamdulilah, Kota Sukabumi terpilih sebagai pilot project atau percontohan tata kelola jalan daerah,'' ujar Wakil Wali Kota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami. Selain Sukabumi, satu daerah lainnya yakni Bukittinggi di Sumatera Barat.
Kesepahaman dan kerjasama ini dalam rangka pemberian layanan publik lebih baik dan sejalan dengan konsep smart city di Kota Sukabumi. Apalagi pelayanan publik salah satu prioritas adalah pembangunan dan peningkatan kualitas jalan sebagai urat nadi perekonomian dan kualitas hidup sebuah daerah.
Andri memerinci, status jalan kota mencapai 149 ruas jalan dengan panjang alan 115,74 kilometer persegi. Dari jumlah itu yang dalam kondisi mantap mencapai 98,68 kilometer atau 86,26 persen. "Kendala yang dihadapi kendaraan overload seperti truk pengangkut pasir dan perlunya jalan alternatif di utara Sukabumi," jelasnya.
BACA JUGA: Andri Hamami Berharap IDI Kota Sukabumi Berkolaborasi dengan Pemda
Hal ini memerlukan perhatian pemerintah pusat seperti dukungan anggaran. Sementara pemda menggulirkan sejumlah kebijakan pengelolaan jalan daerah. Misalnya pengelolaan biaya untuk melaksanakan proyek, meningkatkan tata kelola pemeliharan jalan regional dan pengelolaan mesin dan peralatan yang menunjang pengelolan jalan.
''Workshop ini dapat menghasilkan hal bermanfaat bagi peningkatan kehidupan masyarakat Sukabumi dan rakyat Indonesia pada umumnya,'' imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Fasilitasi dan Infrastruktur Daerah Kementerian PUPR, Riono Suprapto mengatakan, salah satu bentuk kerjasama ini yaitu ahli JICA akan memberikan pembelajaran dan pendampingan sistem perencanaan, penyusunan anggaran, penerbitan kebijakan strategi, dan pengimplementasian dalam penentuan poin jalan.
''Ahli akan memberikan pembinaan dan pendampingan baik dari sistem perencanaan dan proses pelaksanaan secara lengkap,'' terangnya.
Maksud kerjasama, kata Riono, ingin mencapai target rencana pembangunan jangka menengah nasional. Disampaikan juga, jalan berstatus provinsi dan kota/kabupaten yakni kondisi jalan provinsi mantap baru 60-70 persen dan kabupaten/kota masih 58 persen.
BACA JUGA: Mencari Branding Baru Untuk Kota Sukabumi, Andri: Sulit Melepas Kota Moci
Kementerian PUPR dan JICA mencari solusi salah satunya program tata kelola jalan daerah. Nantinya ada pendampingan selama tiga tahun, ada short course di Jepang di tahun pertama dan kedua.
"Kota Sukabumi dan Bukittinggi bersyukur terpilih sebagai pilot project dan ke depan harus dapat ditularkan ke daerah lain. Terutama dalam akses konektivitas dinilai semakin baik dan berdampak pada kesejahteraan rakyat," tandasnya.
Perwakilan JICA, Mr Kawabata mengatakan, jalan di Indonesia banyak yang dikelola oleh pemda. Di mana perawaan jalan sangat krusial untuk transportasi dan memili karakter jalan yang sama dengan di Jepang.
"Setelah melakukan penyeleksian, Kementerian PUPR dan JICA memilih Kota Sukabumi menjadi salah satu dari pilot project,'' ujar Mr Kawabata.
Mr Kawabata melanjutkan, setelah program ini berhasil, selanjutnya akan dilanjutkan ke daerah lain dan Kota Sukabumi menjadi contoh bagi kota lain di Indonesia.
